Pariwisata

SMF Sediakan Pembiayaan Hingga 150 Juta Untuk Pembiayaan Homestay di Desa Wisata

SURAKARTA – Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengelar kegiatan “Mendorong Potensi Wisata Melalui Pembiayaan Homestay” yang yang bekerjasama dengan Beritasatu media holdings, bertempat di Hotel The Sunan Hotel, Solo Selasa (23/3).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu), Rionald Silaban mengungkapkan, sebagai Special Mission Vehicle (SMV) atau kendaraan pemerintah, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF juga turut mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN), salah satunya dalam bentuk pembiayaan homestay di desa-desa wisata.

Tidak sekedar memenuhi kebutuhan pembiayaan, Rionald menyampaikan, program ini juga turut memberdayakan badan usaha milik desa (Bumdes) atau kelompok sadar wisata yang berperan sebagai lembaga penyalur kredit.

“Dalam menjalankan program ini, SMF bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan mekanisme pembiayaan yang dibutuhkan oleh para pemilik homestay. Pelaksanaan program ini juga melibatkan Bumdes atau kelompok sadar wisata sebagai lembaga penyalur. Sehingga selain memenuhi kebutuhan pembiayaan, PT SMF juga dapat mendayagunakan lembaga yang ada di daerah destinasi wisata tersebut,” kata Rionald.

Direktur Keuangan dan Operasional PT SMF, Trisnadi Yulrisman menambahkan, pelaksanaan program pembiayaan homestay ini memang lebih mengoptimalkan peran Bumdes yang sudah berjalan dan diakui secara hukum.

Program ini sudah berjalan sejak 2019 dan sudah disalurkan di empat lokasi desa wisata, yaitu di wilayah Borobudur dan sekitarnya di Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan juga Nusa Tenggara Barat (NTB). Plafon maksimal untuk pembiayaan homestay ini Rp 150 juta untuk tenor maksimal 10 tahun yang disesuaikan dengan kemampuan penerima kredit dengan suku bunga 3% per tahun.

“Dalam kegiatan bisnisnya, SMF mengoptimalkan lembaga yang ada di desa wisata tersebut. Dalam hal ini kita tidak langsung memberikan pembiayaan atau pendanaan kepada masyarakat, tetapi melalui Bumdes. Inilah yang menjadi tantangan tersendiri buat kami untuk bisa memberikan capacity building. Kita sediakan SOP-nya, kita berikan model sistem pembiayaannya dan kita lakukan sosialisasi dan pelatihan sampai Bumdes benar-benar siap menyalurkan pembiayaan,” ungkap Trisnadi.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *