Keraton Kasunanan Surakarta kembali diguncang konflik setelah penobatan mendadak raja baru bergelar Pakubuwono XIV memicu keributan dan aksi walkout di lingkungan keluarga kerajaan.
Rencananya, prosesi adat Jumenengan Dalem Nata Binayangkare SISKS Pakubuwono XIV akan digelar Sabtu (15/11/2025). Namun, pada Kamis (13/11/2025), pertemuan keluarga besar keraton yang seharusnya membahas persiapan acara justru berujung pada penobatan mendadak KGPH Hangabehi, putra mendiang PB XIII, sebagai raja baru.
Peristiwa itu terjadi di Sasana Handrawina Keraton Surakarta, dihadiri oleh Maha Menteri KGPA Tedjowulan, Gusti Moeng, dan sejumlah sentana dalem. Namun, sebagian anggota keluarga, termasuk GKR Timoer Rumbay Kusuma Dewayani dan kelompok dari calon PB XIV versi lain, KGPH Purboyo, tidak hadir dalam rapat tersebut.
Saksi mata sekaligus putra PB XII, GPH Suryo Wicaksono (Gusti Ninok), mengaku rapat semula hanya untuk membaca surat resmi Kementerian Kebudayaan tertanggal 10 November 2025.
“Hari ini saya mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh Panembahan Agung Tedjowulan, selaku person yang mendapat amanah dari pemerintah berdasarkan surat dari Kemenbud pada 10 November 2025,” ujarnya.
Namun, sekitar 15 menit setelah pembacaan surat, tiba-tiba dilakukan pelantikan KGPH Hangabehi sebagai Pangeran Patih yang langsung disusul penobatan sebagai Pakubuwono XIV.
“Sekitar 15 menit kemudian sekaligus dilakukan penobatan PB XIV yang disaksikan oleh para sentono dan kerabat PB XII maupun para sesepuh keraton,” jelas Gusti Ninok.
Tak lama setelah itu, keributan pecah ketika GKR Timoer Rumbay Kusuma Dewayani dan adik-adiknya menyerbu masuk, menolak penobatan yang dianggap sepihak.
“Mereka mengatakan bahwa acara ini bertentangan dengan komunikasi internal mereka sebelumnya. Saat ini masih terjadi perdebatan antara Gusti Rumbay dan Gusti Moeng,” kata Gusti Ninok yang kemudian memilih walkout.
Sebelumnya, GKR Timoer telah mengedarkan undangan resmi Jumenengan Dalem Pakubuwono XIV, menegaskan bahwa acara tersebut disahkan panitia resmi keraton dan menobatkan Gusti Purboyo putra bungsu PB XIII sebagai penerus tahta.
“Surat resmi mengenai pelaksanaan Hajad Dalem Jumengeng Dalem Nata Binayangkare S.I.S.K.S. Pakoe Boewono XIV yang beredar adalah benar dan sah,” ujarnya.
Namun, langkah itu dipersoalkan oleh Lembaga Dewan Adat (LDA) dan Maha Menteri Tedjowulan, yang mengacu pada surat resmi Menteri Kebudayaan Fadli Zon tertanggal 10 November 2025. Surat bernomor 10596/MK.L/KB.10.03/2025 itu menegaskan bahwa segala urusan suksesi dan pengelolaan Keraton Surakarta harus melalui Maha Menteri KGPA Tedjowulan, bukan tindakan sepihak.
“Setelah PB XIII wafat, segala urusan suksesi harus melalui rembuk bersama Maha Menteri KGPA Tedjowulan,” demikian bunyi surat tersebut.
Tedjowulan sendiri menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan fungsi pelaksana sementara (ad interim) untuk menjaga stabilitas dan memastikan suksesi berjalan sesuai adat dan hukum nasional.
“Untuk sementara Maha Menteri akan menjalankan fungsi ad interim hingga penerus Pakubuwono XIII dinobatkan,” ujarnya.
Ketua LDA Gusti Moeng juga meminta agar penobatan raja baru dilakukan lewat rembug keluarga besar, bukan langkah sepihak.
“Penobatan raja baru sebaiknya dilakukan setelah ada kesepakatan bersama, demi menjaga marwah dan keutuhan Keraton,” tegasnya.
Dualisme kekuasaan di Keraton Surakarta ini mengulang sejarah lama pascawafatnya PB XII pada 2004, yang memecah istana menjadi dua kubu: PB XIII Hangabehi dan Tedjowulan. Meski sempat diselesaikan lewat SK Menteri Dalam Negeri 2017 yang mengakui PB XIII sebagai raja sah dan Tedjowulan sebagai Maha Menteri konflik kini kembali mencuat setelah PB XIII wafat pada 2 November 2025.
Kini, perebutan tahta antara kubu Tedjowulan-Hangabehi dan Timoer-Purboyo menandai babak baru dalam kisah panjang “Perang Takhta” Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
