Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli menegaskan partainya menolak penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.
Ia menyebut pemberian gelar itu bertentangan dengan semangat Reformasi 1998 dan melukai memori kolektif rakyat yang menumbangkan rezim Orde Baru.
Menurut Guntur, PDI-P hanya menerima pemberian gelar pahlawan bagi sembilan tokoh lainnya, seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marsinah.
“PDI Perjuangan menerima gelar pahlawan bagi Gus Dur, Marsinah, dan lain-lain, kecuali kepada Soeharto. Kami menolak gelar pahlawan pada Soeharto,” ujar Guntur, Selasa (11/11/2025).
Ia menilai keputusan pemerintah untuk memasukkan nama Soeharto ke dalam daftar penerima gelar pahlawan sama saja dengan mengkhianati perjuangan rakyat pada masa reformasi.
“Bagaimana mungkin sosok yang sudah digulingkan rakyat Indonesia tiba-tiba disebut pahlawan? Bagaimana mungkin Marsinah dan Gus Dur yang menjadi korban kekerasan di era Orde Baru, pelaku dan korbannya sama-sama ditempatkan sebagai pahlawan?” ucapnya.
Guntur juga menyinggung tanggung jawab hukum dan moral keluarga Soeharto atas kasus korupsi dan pelanggaran HAM di masa lalu.
Ia menegaskan, seharusnya negara menagih ganti rugi triliunan rupiah kepada keluarga Soeharto sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan malah memberikan penghargaan dan tunjangan kehormatan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh dalam upacara di Istana Negara pada 10 November 2025.
Penganugerahan ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 yang ditandatangani pada 6 November 2025.
Dalam acara tersebut, gelar untuk Soeharto diterima oleh putri sulungnya, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto, sebagai ahli waris.
Meski upacara berlangsung khidmat, keputusan ini memicu gelombang kritik dari sejumlah kalangan, termasuk aktivis HAM dan organisasi mahasiswa.
Mereka menilai pemberian gelar kepada Soeharto mengaburkan sejarah dan merusak nilai keadilan bagi korban pelanggaran HAM era Orde Baru.
