Aliansi Rakyat Anti Hoaks (ARAH) resmi melaporkan politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya yang menyebut Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai “pembunuh jutaan rakyat”.
Laporan tersebut diterima sebagai pengaduan masyarakat setelah melalui sejumlah prosedur administrasi di kepolisian.
Koordinator ARAH, Iqbal, mengatakan pihaknya datang bukan atas nama keluarga Soeharto, melainkan mewakili masyarakat yang menilai ucapan Ribka tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik.
“Kami diterima dengan baik oleh pihak kepolisian. Pengaduan kami diproses melalui mekanisme pengaduan masyarakat, bukan laporan keluarga Soeharto,” ujar Iqbal di Bareskrim Polri, Rabu (12/11/2025) malam.
Ia menjelaskan, langkah hukum ini dilakukan untuk menegaskan pentingnya tanggung jawab publik dalam menyampaikan pernyataan, apalagi dari tokoh politik.
Menurutnya, pernyataan Ribka yang viral di media sosial tidak disertai bukti hukum dan dapat menciptakan persepsi keliru di tengah masyarakat.
“Kami sudah kumpulkan bukti, termasuk tangkapan layar pernyataan Ribka yang menyebut Soeharto membunuh jutaan rakyat,” kata Iqbal.
Ia menepis anggapan bahwa laporan ini bermuatan politik atau bertujuan membela keluarga Soeharto.
Iqbal menegaskan ARAH adalah gerakan masyarakat sipil yang fokus memerangi hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital.
“Kami hanya ingin menjaga agar informasi yang beredar tetap akurat dan tidak menimbulkan kebencian antar kelompok,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam pernyataannya yang menanggapi polemik penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, Ribka Tjiptaning menyinggung rekam jejak pelanggaran HAM masa Orde Baru.
Pernyataannya kemudian menuai reaksi keras dari sejumlah kelompok pendukung Soeharto.
Menanggapi laporan tersebut, Ribka menyatakan siap menghadapi proses hukum.
“Aku hadapi saja,” ucap Ribka singkat saat dikonfirmasi.
Ia belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai konteks pernyataannya yang menjadi dasar laporan.
Kasus ini menambah daftar panjang polemik publik terkait keputusan pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
Perdebatan di ruang publik pun masih terus bergulir, antara yang menilai Soeharto berjasa besar bagi pembangunan nasional dan mereka yang mengingat sisi kelam rezim Orde Baru.
