Bupati Pati, Sudewo, akhirnya resmi membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar 250 persen setelah gelombang protes dan tekanan masyarakat semakin tak terbendung.
“Mencermati perkembangan situasi dari kondisi dan mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB PP sebesar 250 persen saya batalkan,” tegas Sudewo dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat (8/8), didampingi Kapolresta, Dandim, dan Kajari Pati.
Keputusan ini diumumkan usai suasana di Pendopo ramai dengan pertemuan darurat para pejabat. Di luar pendopo, warga berkumpul sambil membawa ribuan dus air mineral dan makanan ringan untuk mendukung rencana aksi demonstrasi besar-besaran.
“Saya sampaikan berarti pembayaran pajak PBB-PP akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024,” imbuh Sudewo.
Ia juga menjanjikan pengembalian uang kepada warga yang sudah terlanjur membayar dengan tarif yang lebih tinggi. “Uang sisanya akan dikembalikan oleh pemerintah yang akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan oleh kepala desa,” jelasnya.
Meski kebijakan itu menuai kritik, Sudewo menyatakan komitmennya untuk tetap membangun Pati. “Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas tutur kata dan perbuatannya selama ini yang membuat masyarakat kurang berkenan,” katanya dengan tulus.
Namun, pembatalan ini tampaknya tak cukup meredam kemarahan warga. Aksi demonstrasi tetap akan digelar, bahkan tuntutan kini bergeser: meminta Sudewo mundur sebagai Bupati Pati.
“Demontrasi tetap akan berlanjut meskipun kenaikan PBB-P2 telah dibatalkan, tuntutan bergeser dari sebelumnya masalah pajak tersebut menjadi penurunan Bupati Pati Sudewo dari kursi Kepala Daerah Pati,” ujar Wakil Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono.
Menurut Supriyono, hal ini bukan hanya karena PBB, melainkan juga buntut dari berbagai kebijakan kontroversial seperti renovasi Alun-alun Pati sebesar Rp2 miliar, rencana pembongkaran Masjid Agung Pati, dan pembangunan videotron senilai lebih dari Rp1 miliar.
