Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak rakyat dalam menyampaikan aspirasi, sehingga tidak boleh ada kriminalisasi terhadap para pedemo.
Namun, ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban, kedamaian, dan ketaatan terhadap aturan hukum yang berlaku.
“Saya kira tak boleh ada kriminalisasi bagi para demonstran, tapi harus damai dan sesuai undang-undang. Nanti, petugas juga akan memilahnya,” ujar Prabowo dalam wawancara di Hambalang, Minggu (7/9/2025).
Prabowo juga mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi melalui unjuk rasa tetap memiliki batasan.
Misalnya, demonstrasi hanya diperbolehkan hingga pukul 18.00 dan tidak boleh menggunakan petasan atau bahan berbahaya yang bisa memicu kericuhan.
Menurutnya, kebebasan harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab agar penyampaian aspirasi tidak menimbulkan masalah baru.
Pernyataan Prabowo muncul di tengah meningkatnya jumlah penangkapan massa aksi oleh kepolisian di berbagai daerah.
Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya 3.095 orang ditangkap dalam gelombang demonstrasi yang terjadi pada awal September.
Jakarta menjadi daerah dengan jumlah penangkapan terbanyak, yakni 1.438 orang, disusul Jawa Timur 556 orang, Jawa Tengah 479 orang, dan Jawa Barat 386 orang.
Sejumlah kasus juga tercatat di Yogyakarta, Sumatera Utara, Bali, hingga Sulawesi Selatan.
Direktur Eksekutif Amnesty, Usman Hamid, menyebut angka tersebut justru menunjukkan belum adanya perbaikan serius dari kepolisian, meski sebelumnya publik diguncang kasus kendaraan taktis Brimob yang melindas pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan.
Menurutnya, tindakan represif aparat bisa mencederai demokrasi dan hak warga untuk bersuara.
Prabowo menegaskan, pemerintahannya akan terus menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan pendapat dengan kewajiban menjaga ketertiban.
Ia juga memastikan aparat yang terbukti salah menangani demonstrasi akan ditindak sesuai hukum.
