Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Zulkifli Hasan sebagai Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK), menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya memegang posisi tersebut.
Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan menjadi sinyal perubahan arah kebijakan pemerintah di bidang lingkungan dan ekonomi hijau.
Langkah ini mengejutkan banyak pihak karena Luhut selama ini dikenal sebagai figur sentral dalam kebijakan strategis lintas sektor, mulai dari energi hingga perubahan iklim.
Penunjukan Zulkifli Hasan dinilai sebagai bagian dari strategi baru Prabowo untuk mengintegrasikan kebijakan ekonomi karbon dengan sektor pangan dan perdagangan.
Melalui Perpres terbaru, Zulhas diberi mandat memimpin penyelenggaraan instrumen Nilai Ekonomi Karbon serta pengendalian emisi gas rumah kaca.
Perubahan ini menandai pergeseran fokus kebijakan pemerintah yang kini lebih menitikberatkan pada sinergi antara ketahanan pangan, pembangunan berkelanjutan, dan pengendalian emisi.
Sebagai Menko Pangan, Zulkifli Hasan dianggap memiliki kemampuan untuk menghubungkan kepentingan ekonomi karbon dengan kebutuhan dasar rakyat.
Ia diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan, tetapi juga memperkuat kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil.
Sumber internal menyebutkan bahwa keputusan ini diambil setelah evaluasi kabinet yang menekankan pentingnya pendekatan baru terhadap ekonomi hijau agar lebih inklusif dan berdampak nyata.
Zulhas kini memikul tanggung jawab besar untuk memastikan mekanisme registri karbon nasional berjalan efektif dan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai target nasional.
Ia juga harus berkoordinasi dengan lebih dari 17 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program pengurangan emisi.
Selain itu, Indonesia menaruh harapan besar agar kepemimpinannya dapat memperkuat posisi negara di forum internasional seperti COP dan mempercepat pencapaian komitmen NDC global.
Meski tidak lagi memimpin NEK, Luhut masih memegang peran penting dalam investasi dan energi.
Pergeseran ini lebih menunjukkan restrukturisasi kewenangan ketimbang penurunan pengaruh.
Prabowo ingin menciptakan kabinet yang lebih efisien dengan pembagian kerja yang jelas.
Penunjukan Zulkifli Hasan dipandang sebagai langkah strategis untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, serta menjadikan ekonomi karbon sebagai instrumen kesejahteraan nasional yang lebih merata.
