Wacana Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dipangkas sebesar Rp15 triliun pada tahun 2026, Gubernur Jakarta Pramono Anung pastikan hal tersebut tidak akan berpengaruh pada alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan.
Kedua sektor tersebut, menurutnya, tetap menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
“Saya berprinsip untuk kesehatan dan pendidikan tidak dikurangi. Yang dikurangi semuanya adalah hal yang bersifat pembangunan fisik,” ujar Pramono di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (23/10/2025).
Menurutnya, penyesuaian anggaran hanya akan dilakukan pada proyek-proyek fisik yang dinilai belum mendesak.
Sementara itu, pembangunan layanan publik tetap berlanjut, termasuk rencana pembangunan dua puskesmas baru serta revitalisasi beberapa fasilitas kesehatan yang ada.
“Untuk puskesmas tidak ada yang dikurangi, semuanya mendapatkan anggaran,” tegasnya.
Menurunnya alokasi DBH menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 ikut terpangkas, dari Rp95,3 triliun menjadi Rp81,2 triliun.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pramono mengungkapkan akan menerapkan pembiayaan kreatif (creative financing) melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pihak swasta dalam mendukung pembangunan Jakarta.
“Saya melakukan apa yang disebut creative financing, kerja sama dengan swasta, BUMD, dan BUMN untuk membangun Jakarta,” jelasnya.
Selain itu, Pramono juga menyoroti masalah serapan anggaran yang kerap menumpuk di akhir tahun akibat proses lelang proyek yang terlambat.
Ia pun berkomitmen untuk mengubah pola lelang proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar penyerapan anggaran bisa dilakukan lebih awal.
“Selama ini, realisasi belanja APBD baru bergerak cepat pada kuartal empat karena proses lelang baru dimulai pertengahan tahun. Akibatnya, dana besar mengendap di bank hingga Desember,” ungkapnya.
Dengan langkah ini, Pramono berharap penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan tidak ada lagi dana yang mengendap di akhir tahun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, akan terus berfokus pada pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
