Dana pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp700 miliar yang dialokasikan untuk BPOM hingga kini belum juga dicairkan. Anggaran tersebut sebenarnya sudah disiapkan sejak pertengahan 2025 melalui skema swakelola tipe 2 dari APBN.
Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menyebut dirinya telah dihubungi langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terkait proses tersebut.
“Saya sudah dapat telepon langsung dari Pak Dadan. Katanya sabar Pak Kepala, dalam waktu dekat,” beber Taruna di Gedung Garuda BPOM RI, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan, skema swakelola membuat pencairan dana harus melalui BGN terlebih dahulu sebelum sampai ke BPOM.
“Kalau APBN biasa, langsung dari bendahara negara ke bendahara BPOM. Tapi kalau swakelola, dana itu ke BGN dulu, baru ke kami. Jadi memang ada proses tambahan,” jelasnya.
Menurutnya, keterlambatan lebih disebabkan proses administrasi dan prioritas anggaran.
“Bukan hambatan, tapi lebih ke proses dan prioritas. Kami mengerti kondisi itu. Mudah-mudahan bulan depan sudah cair,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, BPOM tetap menjalankan pengawasan, termasuk menangani kasus keracunan melalui pengujian laboratorium.
“Untuk memastikan penyebab keracunan, kami sudah lakukan pengujian menggunakan anggaran internal BPOM. Itu penting untuk pencegahan ke depan,” ujarnya.
Namun, sistem surveillance berbasis data populasi belum berjalan optimal karena keterbatasan anggaran.
“Surveillance itu butuh biaya besar karena berbasis data populasi, bukan sporadis. Itu yang belum bisa kami lakukan secara penuh,” jelasnya.
BPOM menegaskan tetap berkomitmen mengawal program MBG dan optimistis anggaran segera cair.
“Ini bukan hanya komitmen pimpinan, tapi seluruh lembaga. Kami akan kawal maksimal program makan bergizi gratis,” tegasnya.
“Intinya tinggal tunggu waktu. Insyaallah tidak ada kendala lain,” tutup Taruna.
Pencairan anggaran diharapkan segera terealisasi agar pengawasan program MBG dapat berjalan lebih optimal.
Anggaran Pengawasan MBG Belum Cair, BPOM Diminta Bersabar
Dana pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp700 miliar yang dialokasikan untuk BPOM hingga kini belum juga dicairkan. Anggaran tersebut sebenarnya sudah disiapkan sejak pertengahan 2025 melalui skema swakelola tipe 2 dari APBN.
Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menyebut dirinya telah dihubungi langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terkait proses tersebut.
“Saya sudah dapat telepon langsung dari Pak Dadan. Katanya sabar Pak Kepala, dalam waktu dekat,” beber Taruna di Gedung Garuda BPOM RI, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan, skema swakelola membuat pencairan dana harus melalui BGN terlebih dahulu sebelum sampai ke BPOM.
“Kalau APBN biasa, langsung dari bendahara negara ke bendahara BPOM. Tapi kalau swakelola, dana itu ke BGN dulu, baru ke kami. Jadi memang ada proses tambahan,” jelasnya.
Menurutnya, keterlambatan lebih disebabkan proses administrasi dan prioritas anggaran.
“Bukan hambatan, tapi lebih ke proses dan prioritas. Kami mengerti kondisi itu. Mudah-mudahan bulan depan sudah cair,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, BPOM tetap menjalankan pengawasan, termasuk menangani kasus keracunan melalui pengujian laboratorium.
“Untuk memastikan penyebab keracunan, kami sudah lakukan pengujian menggunakan anggaran internal BPOM. Itu penting untuk pencegahan ke depan,” ujarnya.
Namun, sistem surveillance berbasis data populasi belum berjalan optimal karena keterbatasan anggaran.
“Surveillance itu butuh biaya besar karena berbasis data populasi, bukan sporadis. Itu yang belum bisa kami lakukan secara penuh,” jelasnya.
BPOM menegaskan tetap berkomitmen mengawal program MBG dan optimistis anggaran segera cair.
“Ini bukan hanya komitmen pimpinan, tapi seluruh lembaga. Kami akan kawal maksimal program makan bergizi gratis,” tegasnya.
“Intinya tinggal tunggu waktu. Insyaallah tidak ada kendala lain,” tutup Taruna.
Pencairan anggaran diharapkan segera terealisasi agar pengawasan program MBG dapat berjalan lebih optimal.
