MELIHAT INDONESIA – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil laporkan dugaan korupsi pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/2/2025).
Annisa Azzahra dari PBHI menyoroti pelaksanaan retret kepala tanpa adanya regulasi yang sah.
“Retret ini diwajibkan kepada kepala daerah, padahal ini tidak ada regulasi yang sah,” katanya, kemarin.
Di sisi lain, biaya partisipasi kepala daerah dalam retret diduga dibebankan pada APBD, padahal menurut Annisa, seharusnya seluruhnya dibiayai oleh APBN.
Selain itu, Annisa menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai penyelenggara retret.
Komisaris dan direktur utama PT Lembah Tidar merupakan kader Partai Gerindra serta pejabat aktif.
Annisa juga menegaskan bahwa tidak ada proses tender yang transparan dalam pelaksanan retret.
Senada, pakar hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai pengadaan retret tidak transparan dan tidak sesuai prosedur.
Ia juga menyoroti PT Lembah Tidar Indonesia sebagai perusahaan baru yang mengelola program berskala nasional tanpa prinsip kehati-hatian.
Status PT LTI diperdebatkan setelah aktivis Dandhy Laksono mengunggah surat edaran Mendagri yang mewajibkan kepala daerah menyetor uang ke PT Lembah Tidar untuk mengikuti retret delapan hari di Magelang.
Surat edaran Mendagri menyebut biaya akomodasi dan konsumsi retret disetor ke PT Lembah Tidar Indonesia sebesar Rp2.750.000 per hari selama delapan hari.
Dari data AHU, perusahaan ini dimiliki oleh Heru Irawanto, kader Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPRD Brebes.
Ketua DPP Gerindra, Prasetyo Hadi, membantah PT LTI dimiliki pihak tertentu.
Ia menyatakan perusahaan itu hanya mengelola lahan atas arahan Prabowo, sementara kepemilikannya tetap milik Akademi Militer.
Prasetyo membantah kepala daerah menyetor uang ke PT LTI dan menegaskan seluruh biaya retret ditanggung oleh APBN melalui Kementerian Dalam Negeri.
