Lagi-lagi kabar tidak sedap menguar dari distribusi bansos. Ya penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kembali menjadi sorotan. Berdasarkan data terbaru, sekitar 45% bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako belum tepat sasaran.
Bila dihitung, nilainya mencapai Rp 14–17 triliun yang tidak benar-benar jatuh ke tangan masyarakat miskin yang membutuhkan.
Temuan ini muncul setelah pemerintah melakukan pemutakhiran data kemiskinan melalui Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Hasilnya cukup mencengangkan, ada 616.367 keluarga penerima PKH dan 1.286.066 keluarga penerima sembako yang ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.
Melihat kondisi ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya reformasi sistem bansos dengan memanfaatkan teknologi digital. Pemerintah berencana melakukan digitalisasi perlindungan sosial, dimulai dengan proyek percontohan di Kabupaten Banyuwangi.
Langkah digitalisasi ini akan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan sistem tersebut, setiap keluarga penerima manfaat dapat diverifikasi secara jelas, sekaligus memastikan penyaluran bansos berlangsung lebih tepat sasaran, transparan, aman, dan akuntabel.
Pemerintah berharap, melalui transformasi digital ini, praktik penyaluran bansos tidak lagi menimbulkan kebocoran anggaran, sekaligus mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
