MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa efisiensi anggaran sebesar Rp 200,2 miliar yang diterapkan di lembaganya tidak akan mengganggu jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menepis anggapan bahwa pemangkasan ini berdampak pada MBG, sebab dana yang dikurangi hanya terkait pengadaan lahan.
“Pemangkasan ini tidak ada kaitannya dengan MBG. Ini hanya menyangkut pengadaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan itu bisa kita atasi dengan skema pinjam-pakai dari berbagai instansi pemerintah, termasuk daerah, TNI, Polri, BUMN, dan lembaga lainnya,” kata Dadan pada Kamis, 13 Februari 2025.
Dadan menjelaskan, lahan SPPG berperan vital bagi MBG karena digunakan untuk memasak, sebagai tempat pertemuan produsen pangan dan apoteker, serta pusat konsultasi gizi. Ia juga memastikan bahwa pada 2025, anggaran MBG akan ditingkatkan karena target yang diberikan Presiden Prabowo Subianto juga lebih besar.
“Semula program ini hanya mencakup 15 hingga 17,5 juta penerima, tapi pada 2025 ditargetkan melonjak menjadi 82,9 juta orang. Itu berarti ada kebutuhan tambahan anggaran, sebab suksesnya program ini bertumpu pada tiga pilar utama: anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur,” paparnya.
Dadan mengungkapkan bahwa untuk menutupi lonjakan jumlah penerima manfaat, BGN membutuhkan tambahan Rp 25 triliun. “Kita sudah memiliki anggaran Rp 70,7 triliun untuk 2025, tapi jika jumlah penerima manfaat bertambah, maka kita butuh tambahan sekitar Rp 25 triliun per bulan,” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam, 12 Februari 2025.
Ia juga menyoroti permasalahan gizi di Indonesia, di mana 60 persen anak-anak masih belum terbiasa mengonsumsi makanan bergizi lengkap. “Banyak anak Indonesia yang belum pernah melihat makanan dengan komposisi lengkap seperti karbohidrat, protein, sayuran, buah, serta susu dalam satu piring. Ini bukan karena mereka tidak suka susu, tapi karena mereka tidak mampu membelinya,” ujarnya.
Dalam rapat kerja tertutup dengan Komisi IX DPR, Dadan secara terbuka mengusulkan agar Rp 100 triliun dari pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga dialihkan ke program MBG. Menurutnya, tambahan ini akan mempercepat realisasi target 82,9 juta penerima manfaat pada 2025.
“Jika percepatan dimulai pada September 2025, maka maksimal kita hanya butuh Rp 100 triliun. Ini angka yang masuk akal,” tegasnya.
Dadan menilai MBG layak mendapatkan bagian dari realokasi anggaran sebesar Rp 306 triliun yang dikumpulkan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa program ini memenuhi tiga kriteria utama yang disyaratkan Presiden Prabowo: meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.
“Program MBG memenuhi semua aspek tersebut. Kita akan menciptakan 1,5 juta lapangan kerja di SPPG, belum termasuk sektor rantai pasok yang akan terdampak secara positif,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti bahwa optimalisasi lahan tidak terpakai untuk SPPG juga bisa meningkatkan produktivitas. Sedangkan dari sisi inovasi, MBG bisa menjadi ajang bagi petugas SPPG untuk menciptakan menu bergizi dengan cita rasa yang lebih baik.
“Berdasarkan tiga indikator tersebut, program ini layak mendapat prioritas dalam realokasi APBN, meskipun harus mengambil dari pemangkasan anggaran kementerian atau lembaga lain,” tegas Dadan.
Meski demikian, ia menekankan bahwa masih ada sisa Rp 206 triliun dari pemangkasan anggaran yang bisa digunakan untuk sektor lain. “Jadi, kalau MBG mendapat Rp 100 triliun, masih ada Rp 206 triliun yang bisa dimanfaatkan kementerian atau lembaga lain untuk program yang berdampak besar,” ujarnya.
Sebelumnya, sesuai surat edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, anggaran BGN sebesar Rp 71 triliun tidak terdampak pemangkasan. Namun, setelah pembahasan di DPR, akhirnya diputuskan ada pengurangan sebesar 0,2845 persen atau sekitar Rp 200,2 miliar. Dengan demikian, anggaran khusus MBG kini dipatok Rp 70,7 triliun.
Dadan kembali menegaskan bahwa pemangkasan ini hanya menyasar pengadaan lahan, sehingga MBG tetap berjalan tanpa hambatan. “SPPG akan tetap beroperasi dengan memanfaatkan lahan-lahan milik instansi pemerintah yang ada. Jadi, tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan kelangsungan program ini,” pungkasnya. (**)
