Demonstrasi belum usai, namun anggaran sudah direncanakan untuk memperbaiki gedung DPRD dan fasilitas umum (fasum) yang rusak. Nominalnya sangat besar, apalagi di tengah melesunya ekonomi dan masa efisiensi seperti ini.
Kendati demikian publik tak boleh menutup mata terhadap fakta di lapangan soal banyaknya penyusup yang turut serta bermain dalam pengrusakan fasum, agar tidak disalahartikan bahwa anggaran digelontorkan bukan karena pendomo yang semata-mata meneriakkan aspirasi dan kemarahannya terhadap kebijakan pemerintah.
Bahkan hingga detik ini tuntutan yang sedang disuarakan perwakilan seluruh rakyat di Indonesia, belum disentuh pemerintah karena yang sedang fokus dilakukan pemerintah adalah menenangkan publik. Bukan dengan duduk bersama membicarakan apa maunya rakyat, melainkan lewat menurunkan barisan Polri dan TNI.
Bukan lagi perdamaian, suasana justru makin memanas karena aparat memperketat pergerakannya. Satu diantaranya dengan memasuki wilayah kampus di Bandung hingga membuat banyak kalangan turut bersuara mengkritiki aksi aparat tersebut.
Pemerintah sendiri berencana menyiapkan anggaran hampir Rp 900 miliar untuk memperbaiki berbagai fasilitas umum yang rusak akibat aksi unjuk rasa ricuh di sejumlah daerah beberapa waktu lalu.
Perbaikan mencakup gedung DPRD di berbagai wilayah, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) menuju halte Transjakarta, hingga fasilitas publik lain yang terdampak.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, mengatakan angka tersebut merupakan hasil perhitungan kerusakan secara nasional.
“Mulai dari kerusakan ringan sampai yang terbakar habis, seperti di Makassar dan beberapa daerah lain. Total hampir Rp 900 miliar,” ujarnya saat meninjau Gerbang Tol Pejompongan, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).
Dody menambahkan, pembahasan anggaran telah dilakukan bersama Sekretaris Kabinet RI Teddy Indra Wijaya untuk memastikan percepatan perbaikan, terutama pada gedung pemerintahan dan fasilitas umum strategis. Untuk tahap awal, Kementerian PUPR mendapat tugas memperbaiki JPO Polda Metro Jaya dan JPO Senen yang sempat rusak parah.
Selain pemerintah, pihak swasta juga ikut menanggung kerusakan. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan Achmad Purwantono, mengungkapkan pihaknya menggelontorkan dana sekitar Rp 80 miliar untuk memperbaiki tujuh gerbang tol yang rusak akibat aksi massa.
Ketujuh gerbang tol tersebut meliputi Senayan, Slipi 1, Slipi 2, Semanggi 1, Semanggi 2, Kuningan, dan Pejompongan. Perbaikan fisik sudah dimulai sejak akhir pekan lalu.
“Pelayanan tol tetap berjalan agar masyarakat tidak terganggu. Kami targetkan seluruh gerbang tol otomatis bisa kembali normal pada 10 September 2025,” jelas Rivan.
Menurut pemerintah, percepatan perbaikan ini menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dan layanan publik tidak terganggu. Dari total 22 gerbang tol otomatis (GTO) di Jakarta, 17 GTO ditargetkan berfungsi kembali pada 7 September, sementara sisanya dipastikan beroperasi normal tiga hari setelahnya.
“Yang terpenting adalah keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, sehingga kondisi fisik harus bersih dan aman,” tegas Rivan.
Upaya pemulihan ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik sekaligus menjaga kelancaran transportasi di tengah padatnya aktivitas masyarakat ibu kota.
