Penetapan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso, sebagai tersangka dalam kasus beras yang tidak sesuai mutu standar, berhasil membuat geger publik khususnya warga Jakarta. Pemerintah daerah pun turut terseret perihal keputusan yang diambil saat proses hukum berlangsung.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi DKI untuk tidak mencampuri proses hukum yang kini menjerat Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso.
Karyawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Pangan Polri dalam kasus dugaan pelanggaran mutu beras premium yang dipasarkan ke masyarakat.
Dalam keterangannya, Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI menghormati jalannya proses hukum dan mendukung penegakan aturan secara transparan dan profesional.
Sebagai bentuk tanggung jawab pribadi, Karyawan telah mengundurkan diri dari jabatannya. Pramono menyebut pengunduran diri ini patut dihargai karena menunjukkan sikap kooperatif di tengah sorotan publik.
Ia juga memastikan bahwa layanan distribusi pangan di ibu kota tetap aman dan tidak terdampak oleh kasus hukum yang terjadi di tubuh BUMD tersebut.
“Yang paling penting adalah layanan publik tidak boleh berhenti,” ujar Pramono, menegaskan komitmen Pemprov dalam menjaga ketahanan pangan Jakarta.
Distribusi beras dan bahan pokok lainnya tetap menjadi prioritas demi kepentingan jutaan warga.
Selain itu, ia meminta masyarakat untuk turut mengawasi kualitas pangan di pasaran. Jika ditemukan beras yang tidak sesuai mutu, warga diminta segera melaporkannya ke nomor pengaduan 0821-3700-1200.
Sebelumnya, Satgas Pangan Polri menetapkan tiga orang dari PT Food Station sebagai tersangka, yakni KG (Dirut), RL (Direktur Operasional), dan RP (Kasi Quality Control).
Ketiganya diduga secara sengaja menurunkan mutu beras, namun tetap mencantumkan label premium di kemasan. Barang bukti yang ditampilkan mencakup beberapa merek beras produksi Food Station, seperti Setrawangi, Setra Ramos Merah Premium, dan Resik, yang kini tengah diperiksa lebih lanjut.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan mutu pangan, serta perlunya transparansi dalam distribusi bahan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
