Tebu menjadi bahan pokok dalam pembuatan gula. Untuk mengurangi import gula, pemerintah harus mendukung petani tebu, termasuk memenuhi kebutuhan mereka dalam prosesnya sejak dari penanaman hingga mengubahnya menjadi gula.
Apa yang menjadi kendala di lapangan harus ditindaklanjuti agar tidak mengganggu kinerja petani tebu. Hal itu yang sedang diupayakan Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, yang mengambil langkah cepat merespons penutupan mendadak giling tebu 2025 oleh manajemen PT. GMM Bulog akibat kerusakan mesin boiler.
Penutupan yang terjadi sejak 24 September 2025 ini menimbulkan keresahan besar, sebab sekitar 1.100 hektare tebu petani belum tertebang dengan potensi kerugian mencapai Rp55 miliar.
Dalam pertemuan resmi yang menghadirkan jajaran manajemen PT. GMM Bulog, Dinas Pertanian, APTRI, hingga perwakilan Dirjen Perkebunan, Bupati menegaskan bahwa petani tidak boleh menjadi korban.
Ia mendesak pihak perusahaan ikut bertanggung jawab menyelesaikan persoalan, sekaligus mendorong keterlibatan pabrik gula sekitar Blora untuk membantu penyerapan hasil panen. Tak hanya itu, Bupati juga akan melaporkan permasalahan ini kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Pertanian agar ada dukungan lebih luas.
Dari pihak PT. GMM Bulog, Direktur Operasional Krisna Murtiyanto menjelaskan bahwa giling hanya mampu berjalan 112 hari dari target 150 hari, dengan capaian tebu tergiling sekitar 218 ribu ton.
Rendemen yang rendah, hanya 6 persen, dipengaruhi curah hujan tinggi saat musim kemarau. Ia menambahkan, ada upaya melibatkan petani penyangga untuk membantu pembelian tebu yang belum tertebang.
Namun, forum menjadi semakin dinamis setelah APTRI menyampaikan kritik tajam. Penasehat APTRI Bambang Sulistya meminta data konkret soal luasan lahan dan mekanisme pembelian tebu.
Ketua APTRI Blora, Sunoto, menilai komunikasi PT. GMM Bulog sangat buruk karena tidak melibatkan organisasi petani saat pengambilan keputusan. Bahkan, ia menyarankan jika perusahaan tidak sanggup mengelola secara profesional, lebih baik menyerahkan pengelolaan kepada pihak yang lebih kompeten.
Nada lebih keras datang dari Sekretaris APTRI, Anton Sudibdyo, yang menuding PT. GMM Bulog diskriminatif dalam harga dan tidak berpihak kepada petani kecil. Menurutnya, keputusan sepihak menutup giling membuat petani semakin bingung, resah, dan rentan dimanfaatkan pihak lain dalam permainan harga.
Meski penuh kritik, suasana tetap cair karena semua pihak sepakat mencari solusi bersama. Bupati menutup pertemuan dengan menekankan pentingnya membangun komunikasi yang harmonis dan menyelesaikan persoalan secara tuntas, agar petani tebu Blora tidak hanya merasakan pahitnya nasib, melainkan juga manisnya hasil jerih payah mereka.
