MELIHAT INDONESIA, PURBALINGGA – Dalam upaya memperkuat barisan pemerintahan, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif bersama Wakil Bupati Dimas Prasetyahani mengumpulkan seluruh kepala desa (kades) dan lurah dalam agenda Retreat Pemkab Purbalingga. Acara yang digelar di Objek Wisata Golaga, Siwarak, Kecamatan Karangreja, Minggu (16/3/2025), ini bertujuan menyatukan visi, misi, dan langkah strategis pemerintahan lima tahun ke depan.
“Kita harus memiliki nilai yang sama. Nilai yang ingin benar-benar memberi kontribusi bagi masyarakat, nilai yang mendorong kemajuan Kabupaten Purbalingga, dan nilai yang berorientasi pada kepentingan rakyat,” tegas Bupati Fahmi di hadapan peserta.
Dalam kesempatan ini, Bupati Fahmi menegaskan target ambisius yang harus dicapai, antara lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp 800 miliar per tahun, pertumbuhan ekonomi sebesar 6% per tahun, serta peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Rp 30 juta menjadi Rp 80 juta per kapita.
“Pemerintahan ini harus fokus pada kesejahteraan dan ekonomi. Jika ekonomi naik, pendidikan meningkat, literasi membaik, daya beli meningkat, konsumsi bertambah, dan pelayanan kesehatan pun optimal,” papar Fahmi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, ia merinci tiga strategi utama yang akan menjadi ciri khas kepemimpinannya. Pertama, menciptakan program inovatif yang benar-benar out of the box.
“Jangan terpaku pada program normatif. Saya ingin melihat ide-ide segar dari bapak/ibu yang bisa dikolaborasikan dengan kebijakan kabupaten hingga pemerintah pusat,” lanjutnya.
Strategi kedua adalah penyelesaian masalah, terutama dalam isu-isu krusial seperti sampah dan infrastruktur yang jika dibiarkan dapat menjadi bom waktu bagi daerah.
“Ketiga, optimalisasi peluang yang ada. Kita harus mengambil kesempatan yang sudah di depan mata, misalnya penguatan ketahanan pangan yang harus dipersiapkan secara matang,” jelasnya.
Tak hanya itu, Fahmi juga menekankan pentingnya pemanfaatan aset daerah secara produktif. Ia menegaskan, tidak boleh ada lahan yang dibiarkan menganggur, baik milik swasta maupun individu. Jika ditemukan, pemerintah akan mengambil alih pengelolaannya.
“Kalau perlu, kita buat Peraturan Bupati untuk mengatur hal ini agar lebih tegas,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Dimas Prasetyahani menggarisbawahi pentingnya keselarasan gerak antara pemangku kebijakan di berbagai level pemerintahan.
“Retreat ini untuk memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan pemimpin daerah benar-benar dipahami hingga ke tingkat paling bawah. Semua harus seirama agar Purbalingga bisa melaju dengan kencang dan tepat arah,” ujarnya.
Sebagai simbol komitmen, retreat ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada 79 peserta dari berbagai tingkatan jabatan di lingkungan Pemkab Purbalingga serta penandatanganan perjanjian bersama untuk mewujudkan Purbalingga B-A-R-U. (**)
