Pemerintah Kabupaten Blora terus mempercepat langkah pembangunan dengan menggandeng pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi intensif bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait penetapan kawasan strategis daerah.
Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan bahwa pihaknya telah mengikuti Rapat Koordinasi Penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri bersama Wakil Bupati serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.
“Sinergi Pembangunan bersama Kementerian ATR BPN…!! Hari ini kami bersama Bu Wakil Bupati dan OPD teknis terkait, mengikuti Rapat Koordinasi Penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B Kabupaten Blora di Kementerian ATR BPN, Jakarta,” ujar Arief dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, koordinasi tersebut menjadi salah satu syarat penting untuk mendapatkan relaksasi moratorium alih fungsi lahan sawah, khususnya untuk pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Blora.
“Ini sebagai syarat untuk relaksasi moratorium alih fungsi lahan sawah untuk pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Blora. Kami diterima langsung oleh Pak Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian ATR BPN, Bapak Lampri A.Ptnh., SH., MH., CRMP., dan jajaran,” lanjutnya.
Arief mengungkapkan, hasil dari pertemuan tersebut berjalan lancar dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian ATR/BPN. Dengan demikian, sejumlah rencana pembangunan strategis di Blora dapat segera direalisasikan.
“Alhamdulillah prosesnya lancar dan telah disetujui Kementerian ATR BPN. Maka penentuan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat dan beberapa proyek strategis lainnya bisa segera dilaksanakan di Kabupaten Blora,” tuturnya.
Dengan adanya persetujuan ini, Pemkab Blora optimistis percepatan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan, dapat segera berjalan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
