Founder dan Advisor KALLA, Jusuf Kalla, turun langsung meninjau lahan seluas 16,4 hektare di depan Trans Mall Makassar, Rabu (5/11/2025).
Di lokasi itu tengah berlangsung proses pematangan lahan dan pemagaran untuk proyek pembangunan properti terintegrasi milik KALLA Group.
Didampingi jajaran direksi, Jusuf Kalla menegaskan bahwa lahan tersebut dibeli secara sah dari ahli waris Raja Gowa sekitar 30 tahun lalu.
Bahkan, ahli waris tersebut turut hadir saat kunjungan berlangsung sebagai bukti bahwa proses jual beli dilakukan secara legal dan transparan.
Belakangan, muncul klaim kepemilikan dari pihak lain, yakni PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang terafiliasi dengan Lippo Group.
Menanggapi hal itu, JK menyebut klaim tersebut tidak berdasar dan menuding ada upaya rekayasa di baliknya.
“Ini tanah saya beli sendiri 30 tahun lalu. Kami tidak punya hubungan hukum dengan GMTD. Tuduhan itu hanya permainan Lippo. Jangan main-main di Makassar,” ujar JK dengan tegas.
JK juga menyoroti adanya kabar eksekusi lahan yang dilakukan GMTD.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena tidak didahului oleh proses resmi seperti pengukuran dan constatering dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun aparat wilayah.
“Mana pengukurannya, mana orang BPN-nya, mana camatnya? Tidak ada semua,” katanya.
Ia bahkan menantang GMTD untuk menghadirkan pihak yang disebut dalam sengketa, yaitu seseorang bernama Manyomballang yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya.
JK menilai GMTD telah membeli lahan dari pihak yang tidak sah dan bisa jadi telah tertipu.
“Kalau Hadji Kalla saja mau dimain-maini, apalagi rakyat biasa,” sindirnya.
JK memastikan lahan tersebut memiliki dokumen resmi yang sah secara hukum, dengan sertifikat tanah yang diterbitkan BPN pada 8 Juli 1996 dan perpanjangan hak guna bangunan (HGB) hingga 24 September 2036.
“Kami punya sertipikatnya. Tiba-tiba mereka mengaku-ngaku, itu perampokan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, JK menyatakan siap menghadapi proses hukum apa pun yang akan ditempuh oleh GMTD.
“Kita orang taat hukum. Tapi kita juga akan melawan ketidakadilan. Aparat hukum harus adil, jangan dimain-mainkan,” tegas mantan Wakil Presiden RI dua periode itu.
