Di tengah memanasnya konflik kawasan, Selat Hormuz mulai kembali dibuka secara terbatas oleh Iran bagi kapal asing. Sejumlah kapal dari negara seperti Malaysia dan Filipina dilaporkan telah mendapat izin melintas dengan aman tanpa dikenai biaya tambahan.
Namun, hingga Jumat (3/4/2026), dua kapal Indonesia masih belum memperoleh kepastian untuk melintas di jalur vital energi dunia tersebut.
Pemerintah Indonesia melalui Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyatakan koordinasi terus dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri RI dan pihak terkait guna memastikan keamanan pelayaran.
Perbedaan perlakuan ini menjadi sorotan. Dosen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Muhadi Sugiono, menilai kebijakan Iran dipengaruhi oleh hubungan diplomatik masing-masing negara.
“Pada dasarnya penutupan Selat Hormuz dilakukan oleh Iran untuk negara-negara yang dikategorikan sebagai musuh,” kata Muhadi saat dimintai pandangan Kompas.com, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa negara yang dimaksud antara lain Amerika Serikat, Israel, serta pihak yang terlibat dalam serangan terhadap Iran. Meski demikian, Indonesia tidak termasuk dalam kategori tersebut.
“Iran memasukkan Indonesia sebagai negara sahabat. Artinya, pembatasan yang terjadi bukan karena Indonesia dianggap musuh,” ujarnya.
Muhadi menduga kendala yang dihadapi kapal Indonesia lebih disebabkan oleh faktor teknis keamanan di tengah situasi konflik.
“Kita harus paham, ini situasi perang. Bukan tidak mungkin protokol keamanan membuat akses kapal Indonesia terhambat,” kata dia.
Ia juga menekankan pentingnya diplomasi aktif untuk mempercepat solusi.
“Belajar dari Malaysia dan Filipina, diplomasi yang sangat aktif menjadi kunci,” imbuhnya.
Di sisi lain, pendekatan diplomatik Iran terhadap Indonesia juga terlihat dari langkah Duta Besar Iran, Mohammad Boroujerdi, yang melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional. Ia diketahui bertemu dengan Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, serta Joko Widodo.
Dalam pertemuan tersebut, Iran menyampaikan kondisi terkini negaranya serta menyoroti dugaan kejahatan perang oleh pihak lawan.
Kepala Program Magister Universitas Islam Internasional Indonesia, Zezen Zaenal Mutaqin, menilai langkah tersebut sebagai strategi diplomasi tidak langsung.
“Strateginya seperti ‘dari pinggir’, dengan meyakinkan tokoh-tokoh berpengaruh yang tidak berada langsung di pemerintahan,” ujar Zezen, dikutip dari Kompas.com.
Ia menilai tokoh seperti Megawati dan Jokowi masih memiliki pengaruh kuat dalam dinamika politik nasional dan kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Tujuannya kemungkinan untuk menyamakan visi terlebih dahulu, sebelum masuk ke lingkar pemerintahan,” kata dia.
Dengan kondisi kawasan yang masih fluktuatif, kepastian pelintasan kapal Indonesia di Selat Hormuz kini sangat bergantung pada perkembangan situasi keamanan serta intensitas diplomasi yang dilakukan pemerintah.
