Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyoroti lonjakan kasus keracunan makanan pada anak yang diduga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketua Umum FSGI, Fahriza Marta Tanjung, menyebut tren ini sebagai sinyal bahaya yang tidak bisa diabaikan.
Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah korban keracunan MBG pada Februari 2026 tercatat 1.920 orang, menurun 32,2 persen dibanding Januari yang mencapai 2.835 orang. Meski demikian, secara kumulatif jumlah korban pada Januari–Februari 2026 telah menyentuh 4.755 orang, dengan rata-rata 2.377 korban per bulan.
Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang 2025 yang mencatat total 20.012 korban, atau rata-rata 1.667 orang per bulan. Artinya, terjadi lonjakan sekitar 42,56 persen dalam rata-rata korban bulanan pada 2026.
FSGI menilai peningkatan ini mengindikasikan persoalan serius dalam pelaksanaan program. Terlebih, MBG menyasar kelompok rentan seperti siswa sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi justru dinilai berpotensi menimbulkan risiko kesehatan massal jika tidak diawasi secara ketat.
“Jika kasus keracunan terjadi berulang dan melibatkan ribuan orang, berarti ada persoalan dalam pengawasan, kualitas bahan makanan, kebersihan, atau distribusi,” tegas Fahriza.
Menanggapi hal tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh. Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan pihaknya akan memperketat pengawasan guna mencegah kejadian serupa.
BGN juga menyampaikan permohonan maaf atas kasus keracunan yang menimpa 72 siswa sekolah dasar di kawasan Duren Sawit. Seluruh biaya pengobatan korban dipastikan akan ditanggung oleh pemerintah.
Sebagai langkah tegas, BGN menghentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa tanpa batas waktu. Keputusan ini diambil setelah ditemukan bahwa kondisi dapur, tata letak, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL) belum memenuhi standar keamanan pangan.
Kasus ini menjadi sorotan serius terhadap implementasi program MBG yang berskala nasional. Tanpa pembenahan menyeluruh, program yang dirancang untuk meningkatkan gizi masyarakat justru berisiko menimbulkan krisis kesehatan baru.
