MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Bagaimana nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Sempat menjadi teka-teki yang mengundang banyak spekulasi.
Namun, teka-teki tersebut akhirnya terjawab oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, yang juga merupakan adik dari Presiden Prabowo.
Menurut Hashim, komitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN tetap kuat. “Komitmennya tetap,” tegas Hashim, baru-baru ini.
Pengumuman ini disertai dengan kabar baik lainnya: mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, akan diangkat sebagai Kepala Otorita IKN.
Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana. Hashim menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada pengadaan sarana dan prasarana yang memadai sebelum benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan.
Kendati beberapa infrastruktur masih perlu dilengkapi, komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan proyek ini sudah ditegaskan sejak Agustus 2024, saat ia masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
“Saya bertekad untuk tegaskan di sini bahwa kita akan lanjutkan. Kalau bisa kita percepat,” ungkap Prabowo dalam keterangan resminya.
Dengan langkah-langkah yang sudah diambil, harapan untuk melihat IKN terwujud sebagai ibu kota baru Indonesia tampaknya semakin menguat.
Namun, tantangan dalam pelaksanaannya tetap harus diwaspadai agar proyek ambisius ini tidak menjadi mangkrak.
Pada Rabu (23/10/2024), Presiden Prabowo Subianto menggelar Sidang Kabinet perdana di Istana Negara, Jakarta, di mana ia memberikan berbagai arahan kepada 48 menteri dan 12 kepala badan. Dari topik pembahasan yang beragam, mulai dari pentingnya konsumsi makanan bergizi hingga konsolidasi internal kementerian, satu hal mencolok adalah ketidakhadiran isu Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dalam diskusi tersebut.
Beberapa menteri dan kepala lembaga yang hadir dalam sidang mengungkapkan bahwa IKN tidak menjadi agenda dalam pertemuan ini. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang lebih dikenal dengan sebutan Cak Imin, menyatakan bahwa sidang tersebut hanya membahas visi umum kabinet untuk lima tahun ke depan. “Umum kok ini, umum sekali. Ini visi umum,” ujar Cak Imin.
Sidang tersebut dilakukan dengan format terbuka untuk publik di awal dan tertutup untuk bagian internal. Rachmat Pambudy, Menteri PPN/Kepala Bappenas, menjelaskan bahwa diskusi di sesi tertutup hanya membahas isu-isu internal yang tidak dapat diungkap ke publik. “Nanti saja, karena arahannya sangat internal dan terbatas,” ungkap Rachmat.
Ketidakhadiran isu IKN dalam agenda Sidang Kabinet perdana bukanlah hal baru. Sebelumnya, saat menyampaikan pidato kenegaraan setelah dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo juga tidak menyinggung tentang IKN.
Menanggapi situasi ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tetap optimis akan komitmen Prabowo terhadap keberlanjutan IKN. Ia yakin bahwa proyek yang telah dimulai oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini akan terus berlanjut dan dituntaskan.
“Pak Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk pembangunan IKN. Beliau sudah berkali-kali menyampaikan akan meneruskan, bahkan akan menuntaskan,” ujarnya sebelum dilantik sebagai Menteri Kehutanan di Istana Merdeka Jakarta pada 21 Oktober 2024. (**)
