Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik tajam terhadap Pertamina karena dinilai lamban dalam membangun kilang minyak baru yang krusial bagi ketahanan energi nasional.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Purbaya menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia pada impor BBM sudah berlangsung puluhan tahun, namun hingga kini janji pembangunan kilang tak kunjung terealisasi.
Ia menyinggung janji Pertamina pada 2018 yang berkomitmen membangun tujuh kilang dalam lima tahun, tetapi hingga 2025 tidak satu pun yang berjalan.
Padahal, menurutnya, pernah ada tawaran dari investor China dengan skema yang menguntungkan, yakni Pertamina cukup membeli produk kilang selama 30 tahun sebelum beralih kepemilikan.
Tawaran itu ditolak karena alasan pembangunan mandiri, yang kini terbukti tak kunjung terwujud.
Purbaya bahkan menuding Pertamina terkesan “malas-malasan” dalam mewujudkan program vital ini.
Keterlambatan tersebut membawa konsekuensi berat pada APBN.
Karena pasokan dalam negeri tak mencukupi, Indonesia masih bergantung pada impor, terutama dari Singapura. Akibatnya, beban subsidi energi melonjak.
Pada APBN 2025, subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp498,8 triliun, dengan realisasi hingga Agustus sudah Rp218 triliun.
Subsidi ini meliputi solar Rp5.150 per liter, Pertalite Rp1.700 per liter, hingga LPG 3 kg Rp30.000 per tabung.
Purbaya menegaskan, meski subsidi adalah bentuk keberpihakan fiskal, kebijakan ini semakin membebani anggaran jika ketergantungan impor tidak segera diputus.
Purbaya pun meminta DPR untuk ikut mengawasi jalannya program pembangunan kilang baru agar Pertamina tidak terus menunda.
Ia mengingatkan, semakin lama penundaan, semakin besar kerugian negara akibat impor BBM yang menekan keuangan publik.
