Gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta pemerintah menarik seluruh pasukan Indonesia dari wilayah tersebut.
Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyatakan langkah ini perlu dipertimbangkan demi keselamatan prajurit yang bertugas dalam misi PBB.
“Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini. Itu sebabnya MPR merasa perlu menyampaikan pandangan ini ke hadapan masyarakat,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Ia menegaskan, penarikan pasukan sejalan dengan amanat konstitusi untuk melindungi warga negara.
“Kalau tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan misi perdamaian kita yang merupakan pasukan penjaga perdamaian, maka MPR meminta agar pemerintah mempertimbangkan untuk menarik seluruh pasukan yang ada di Lebanon Selatan sesuai dengan konstitusi, yakni menjaga keselamatan bagi warga negaranya,” kata dia.
MPR juga mengutuk serangan Israel dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggelar sidang serta menjatuhkan sanksi.
“Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel,” ujar Muzani.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Indonesia menyebut dua prajurit TNI gugur dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon di Lebanon Selatan pada Senin (30/3/2026), menambah total korban menjadi tiga orang.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Rico Ricardo Sirait, menyampaikan dua prajurit lainnya mengalami luka berat dan kini dirawat intensif di Beirut.
“Dalam insiden tersebut, dua prajurit TNI dilaporkan gugur, sementara dua prajurit lainnya mengalami luka berat. Para prajurit yang mengalami luka saat ini telah mendapatkan penanganan medis intensif di fasilitas kesehatan di Beirut,” kata Rico.
Ia menambahkan, insiden terjadi saat prajurit menjalankan tugas pengawalan operasional UNIFIL di tengah meningkatnya konflik. Pemerintah terus berkoordinasi untuk memastikan keselamatan personel.
“Langkah-langkah evakuasi dan penanganan medis juga telah dilaksanakan secara cepat sesuai prosedur operasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” ujar Rico.
