MELIHAT INDONESIA, BANTEN – Ketegangan internal terus mengguncang tubuh PDI Perjuangan. Sekelompok pengurus anak cabang (PAC) PDIP dari Provinsi Banten menggeruduk Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Jakarta. Mereka membawa satu pesan penting: kemenangan Tia Rahmania dalam sengketa hukum harus dihargai, dan Bonnie Triyana mesti dievaluasi.
Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Tia Rahmania, eks kader PDIP, baru saja mengukir kemenangan telak dalam sengketa Pemilu 2024 yang sempat memanaskan suasana internal partai. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Tia tidak bersalah atas tuduhan penggelembungan suara, sekaligus membatalkan keputusan Mahkamah Partai PDIP yang sebelumnya memberatkan dirinya.
“Kami datang bukan sekadar kunjungan. Kami membawa aspirasi dari bawah. Ini suara akar rumput,” tegas Asep, Ketua PAC PDIP Warunggunung, Sabtu (19/4).
Asep dan rombongan membawa setumpuk dokumen aspirasi yang ditujukan langsung kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mereka meminta agar putusan pengadilan dijadikan acuan utama, sekaligus mendesak agar Bonnie Triyana dievaluasi sebagai bentuk tanggung jawab moral partai.
Menurut Asep, akar rumput PDIP merasa kecewa karena putusan Mahkamah Partai yang membatalkan kemenangan Tia telah mencederai prinsip keadilan internal.
“Kami yang jaga TPS, kami yang saksikan prosesnya. Suara itu sah. Tidak ada manipulasi,” katanya.
Dalam berkas Putusan Perkara Nomor 603/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan terhadap Tia tidak berdasar. Ia dinyatakan sah sebagai peraih 37.359 suara di daerah pemilihan Lebak dan Pandeglang.
Putusan itu bahkan memerintahkan DPP PDIP, KPU, dan Bawaslu Banten untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan pengadilan. “Putusan Mahkamah Partai dinyatakan tidak sah dan tak punya kekuatan hukum,” tertulis dalam amar putusan.
Namun polemik tak berhenti di situ. Para pengurus PAC mempertanyakan mengapa suara hukum harus dilawan dengan ego internal. Mereka menilai ini momentum bagi DPP untuk introspeksi.
“Kalau partai mau besar, dengarkan suara kader di bawah. Jangan hanya segelintir elite yang menentukan arah,” ujar Asep.
Tia Rahmania sendiri menyambut gembira putusan tersebut. Ia menganggap ini sebagai pembuktian bahwa kebenaran tak bisa dibungkam oleh intrik politik.
“Nama baik saya telah dipulihkan. Ini soal martabat,” kata Tia kepada wartawan, Kamis (17/4). Ia menambahkan bahwa pesan yang selalu ia pegang dari Megawati adalah satyam eva jayate—kebenaran pasti menang.
Di kalangan internal PDIP, kasus ini membuka diskusi lebih luas tentang mekanisme penanganan konflik dan sengketa kader. Beberapa pengurus daerah bahkan menyebut perlunya reformasi dalam struktur Mahkamah Partai.
Sementara itu, suara dari bawah terus bergema. Para pengurus PAC menilai DPP harus memberi contoh dalam mematuhi hukum. Mereka menolak jika keputusan pengadilan hanya dianggap angin lalu.
“Kami bukan makar. Kami pendukung loyal. Tapi kalau kebenaran diabaikan, bagaimana partai mau dipercaya rakyat?” tanya Asep.
Sejumlah kader lainnya menyebut bahwa kasus ini jadi cermin bagaimana dominasi elite bisa mengebiri demokrasi internal partai jika tak diawasi.
Di tengah suhu politik pasca-Pemilu yang masih panas, PDIP harus menentukan arah: mendengarkan suara akar rumput atau terus mempertahankan dominasi elite yang makin dipertanyakan.
Kini bola panas ada di tangan Megawati. Akar rumput sudah bersuara. Keadilan sudah bicara. Apakah DPP PDIP akan berpihak pada kebenaran atau justru melawan arus suara rakyatnya sendiri? (**)
