Politisi senior PDIP, Said Abdullah, membantah keras anggapan bahwa pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dilakukan secara transaksional.
Isu tersebut muncul setelah munculnya kedekatan waktu antara pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad serta Mensesneg Prasetyo Hadi, dan pengumuman amnesti dari Presiden Prabowo.
Said menegaskan, pertemuan dengan Dasco bukan sesuatu yang instan dan tidak bisa dikaitkan dengan pemberian amnesti.
Ia menilai tuduhan transaksional sangat bertentangan dengan karakter Megawati dan prinsip PDIP dalam berpolitik.
“Bukan karakter Ibu Megawati. Jangan digiring ke sana,” ujarnya di sela Kongres PDIP ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Jumat (1/8).
Ia juga menyatakan tidak mengetahui siapa yang memprakarsai pertemuan tersebut dan menegaskan bahwa PDIP tidak memiliki informasi awal terkait rencana amnesti terhadap Hasto.
“Kami berjuang mati-matian di pengadilan. Kalau tahu ada amnesti sejak awal, ya kami diam saja, tidak perlu sampai batuk-batuk,” kata Said, menyindir spekulasi yang berkembang.
Sebelumnya, Dasco memang membagikan momen pertemuan tersebut di akun Instagram-nya, menyebutnya sebagai langkah untuk “merajut tali kebangsaan dan persaudaraan.”
Namun publik menyoroti waktunya yang berdekatan dengan pengumuman amnesti terhadap Hasto, yang divonis 3,5 tahun dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.
