MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi mengumumkan bahwa mereka tidak akan bergabung dalam kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengungkapkan alasan di balik keputusan ini, terutama yang berkaitan dengan kontroversi seputar pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Deddy menekankan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merevisi aturan dan meloloskan Gibran tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam regulasi adalah masalah yang belum terpecahkan.
“Kami tetap berpendapat bahwa keputusan KPU bermasalah dan saat ini masih menjadi sengketa hukum yang harus diselesaikan,” jelas Deddy dalam keterangan pers, 20 Oktober 2024.
Permasalahan hukum ini telah dibawa oleh PDIP ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN). Seharusnya, pembacaan putusan gugatan PDIP terhadap KPU mengenai pencalonan Gibran diumumkan pada 10 Oktober 2024, sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden. Namun, sidang tersebut terpaksa ditunda karena Ketua Majelis Hakim, Joko Setiono, mengalami sakit.
Sidang dijadwalkan kembali pada 24 Oktober 2024, sesuai dengan ketentuan hukum yang menyatakan bahwa ketua majelis tidak dapat diganti dalam kasus yang sama.
Walaupun sengketa hukum ini terus berlanjut hingga Gibran ditetapkan sebagai wakil presiden, PDIP tetap pada pendirian mereka yang menilai keputusan KPU tersebut tidak tepat. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa partai banteng tidak menempatkan kader mereka dalam kabinet Prabowo.
Meskipun tidak terlibat dalam kabinet, Deddy memastikan bahwa PDIP tetap mendukung pemerintahan Prabowo di parlemen. Puan Maharani, Ketua DPR periode 2024-2029 dan kader PDIP, juga telah menyatakan dukungannya terhadap pemerintah. “Ibu Puan berbicara atas nama partai, dan pernyataannya harus dijadikan pegangan bagi kami semua,” tegas Deddy.
Deddy menambahkan bahwa dukungan terhadap pemerintahan tidak selalu harus melalui partisipasi dalam kabinet. Menurutnya, ada banyak cara lain untuk mendukung jalannya pemerintahan, seperti melalui kontribusi di DPR dengan memberikan masukan yang konstruktif.
“Dukungan tidak harus datang dari anggota kabinet, tetapi bisa dilakukan dengan cara lain, seperti memberikan pandangan dan masukan,” katanya.
Dia juga berharap agar Presiden Prabowo dapat menunjukkan kepemimpinan yang efektif dalam mengelola pemerintahan dan menjalankan negara secara konstitusional. Harapan ini menunjukkan komitmen PDIP untuk tetap berperan aktif dalam mendukung pemerintahan meskipun tidak terlibat secara langsung di dalamnya. (**)
