Upaya Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, dalam menekan angka pengangguran mulai menunjukkan hasil nyata. Sepanjang 2025, Pemerintah Kabupaten Kediri berhasil menurunkan jumlah pengangguran hingga sekitar 11 ribu orang melalui berbagai program ketenagakerjaan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kediri, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2025 tercatat sebesar 4,71 persen.
Angka tersebut turun signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang sempat mengalami lonjakan.
Mas Dhito, sapaan akrab Hanindhito, menjelaskan bahwa pada 2021 TPT berada di angka 5,15 persen, lalu meningkat tajam menjadi 6,83 persen pada 2022 akibat dampak pandemi COVID-19.
Namun, tren tersebut berhasil dibalik dalam beberapa tahun terakhir.
“Dari 2024 ke 2025 jumlah pengangguran berkurang sekitar 11.000 jiwa,” ujarnya.
Penurunan ini dinilai sebagai indikator kuat bahwa intervensi pemerintah daerah di sektor ketenagakerjaan mulai efektif.
Program yang dijalankan mencakup peningkatan kompetensi tenaga kerja, fasilitasi sertifikasi, hingga optimalisasi sistem informasi pasar kerja melalui aplikasi E-Kerjo.
Tak hanya itu, strategi perluasan lapangan kerja juga digencarkan melalui program padat karya dan penyelenggaraan job fair.
Dari sisi anggaran, Pemkab Kediri menggelontorkan lebih dari Rp14,44 miliar untuk mendukung berbagai program tersebut, mulai dari pelatihan hingga penempatan tenaga kerja.
Ke depan, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah berkelanjutan, seperti pemberian insentif bagi dunia usaha, kemudahan perizinan, serta penyusunan roadmap tenaga kerja periode 2026–2030.
Mas Dhito menargetkan capaian yang lebih ambisius, yakni menekan angka pengangguran hingga berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur.
Saat ini, posisi Kabupaten Kediri bahkan telah berada di bawah rata-rata nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa penurunan TPT bukan sekadar angka statistik, melainkan upaya memastikan masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, Ibnu Imad, menekankan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Ia menyebut, pelaksanaan job fair yang digelar sekitar Mei—berdekatan dengan masa kelulusan sekolah—terbukti efektif dalam membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
