Pernyataan anggota Komisi V DPR dari Nasdem, Mori Hanafi, yang menuding “rezim Jokowi jahat” akibat sejumlah bendungan belum berfungsi di NTB menimbulkan respons keras dari PSI.
Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, menyindir balik dengan mengingatkan bahwa Nasdem pernah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi dan ikut mengawal anggaran pembangunan infrastruktur tersebut.
Ia menilai tudingan Mori tidak memahami alur kerja pembangunan negara, karena proses teknis bendungan hingga irigasi merupakan tugas Kementerian PUPR bersama balai teknis dan pemerintah daerah.
Ali menjelaskan bahwa banyak proyek strategis tidak selesai dalam satu periode presiden.
Pembangunan bendungan merupakan fase awal, sementara jaringan irigasi dan pemanfaatannya kerap membutuhkan waktu lebih panjang hingga bertahun-tahun kemudian.
Karena itu, PSI menilai aneh jika Nasdem justru menyalahkan Jokowi, padahal mereka ikut menyetujui pendanaan proyek-proyek yang kini dikritik.
Menurut Ali, tugas DPR bukan melempar label negatif, tetapi mengawal penyelesaian jaringan pendukung agar bendungan dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
PSI juga menyinggung adanya dinamika politik lama antara Nasdem dan Jokowi, termasuk kasus hukum yang menjerat beberapa kader penting Nasdem di era pemerintahan sebelumnya.
Narasi “rezim jahat” dianggap sebagai upaya Nasdem untuk menjaga jarak dari masa lalu, sementara PSI menegaskan bahwa pemerintah saat ini tetap melanjutkan proyek infrastruktur Jokowi sebagai bagian dari kesinambungan pembangunan.
Bagi PSI, kritik Nasdem justru menunjukkan inkonsistensi posisi politik mereka.
