Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi isu banyaknya kursi komisaris BUMN yang diisi oleh politikus.
Ia berharap dengan adanya UU BUMN yang baru disahkan, tata kelola perusahaan negara bisa berjalan lebih profesional dan efektif.
Puan menekankan pentingnya semangat gotong royong untuk memperbaiki kinerja BUMN agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan negara.
Isu ini mencuat setelah Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan bahwa dari 562 kursi komisaris di BUMN, 165 di antaranya ditempati politikus.
Dari jumlah itu, 104 merupakan kader partai politik, sementara 61 lainnya relawan politik.
Selain politikus, komisaris BUMN juga banyak berasal dari kalangan birokrat (172 orang), profesional (133), militer (35), aparat penegak hukum (29), akademisi (15), ormas (10), dan seorang eks pejabat negara.
Menurut TII, dominasi birokrat dan politikus dalam tata kelola BUMN justru mengurangi peran profesional yang seharusnya lebih diutamakan untuk memperkuat kinerja perusahaan pelat merah.
