Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun ini masih dalam tahap awal. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut informasi tersebut baru sebatas rencana dan persiapan.
“Ya itu saya kira baru bocoran, baru rencana, baru persiapan,” ujar Basuki usai Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Meski demikian, Basuki berharap rencana tersebut dapat segera terealisasi. Ia menilai kesiapan infrastruktur di IKN sudah cukup memadai untuk mendukung aktivitas pemerintahan, termasuk bagi Wakil Presiden.
“Kalau saya dari otorita (OIKN), rumah saya sekarang di sana. Jadi, saya sih berharap itu terjadi, karena kan beliau benar-benar akan berkantor di sana,” tambahnya.
Basuki juga mengungkapkan bahwa peluang Gibran mulai berkantor di IKN pada tahun ini cukup terbuka, mengingat gedung perkantoran telah siap digunakan.
“Tahun ini bisa, karena gedungnya sudah jadi,” ucap Basuki.
Selain gedung, fasilitas penunjang seperti furnitur juga telah tersedia meski masih bersifat sementara. Ia juga menyebut sebagian staf Wakil Presiden sudah mulai bergerak ke IKN untuk melakukan persiapan.
“Sudah beberapa dari sana,” kata Basuki, yang pernah menjabat sebagai Menteri PUPR periode 2014–2024.
Otorita IKN, lanjutnya, terus melakukan berbagai persiapan untuk memastikan operasional pemerintahan di ibu kota baru dapat berjalan optimal, termasuk penyediaan fasilitas bagi pimpinan negara dan jajarannya.
Isu rencana berkantornya Gibran di IKN juga mengemuka dalam rapat bersama DPR. Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sempat menanyakan langsung kabar tersebut kepada Basuki.
“Tadi ada isu katanya Wapres mau berkantor ada kabar enggak?” tanya Rifqi ke Basuki.
”Saya kira iya karena sudah ada menugaskan 50 staf ke sana untuk persiapann-persiapannya. Mudah-mudahan akan segera,” jawab Basuki.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus mendorong agar Wakil Presiden dan para menteri segera mulai berkantor di IKN. Menurutnya, hal ini penting agar fasilitas yang telah dibangun tidak terbengkalai.
Dia juga mengusulkan agar kementerian mulai menempatkan pejabatnya secara bergiliran di IKN.
“Atau Wakil Presiden, kata teman saya dari Gerindra. Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Jangan keenakan di Jakarta,” tandas Deddy.
Rencana pemindahan aktivitas kerja ke IKN dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat fungsi ibu kota baru, sekaligus memastikan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun secara optimal.
Rencana Gibran Berkantor di IKN Masih Tahap Persiapan, Otorita Buka Peluang Tahun Ini
Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun ini masih dalam tahap awal. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut informasi tersebut baru sebatas rencana dan persiapan.
“Ya itu saya kira baru bocoran, baru rencana, baru persiapan,” ujar Basuki usai Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Meski demikian, Basuki berharap rencana tersebut dapat segera terealisasi. Ia menilai kesiapan infrastruktur di IKN sudah cukup memadai untuk mendukung aktivitas pemerintahan, termasuk bagi Wakil Presiden.
“Kalau saya dari otorita (OIKN), rumah saya sekarang di sana. Jadi, saya sih berharap itu terjadi, karena kan beliau benar-benar akan berkantor di sana,” tambahnya.
Basuki juga mengungkapkan bahwa peluang Gibran mulai berkantor di IKN pada tahun ini cukup terbuka, mengingat gedung perkantoran telah siap digunakan.
“Tahun ini bisa, karena gedungnya sudah jadi,” ucap Basuki.
Selain gedung, fasilitas penunjang seperti furnitur juga telah tersedia meski masih bersifat sementara. Ia juga menyebut sebagian staf Wakil Presiden sudah mulai bergerak ke IKN untuk melakukan persiapan.
“Sudah beberapa dari sana,” kata Basuki, yang pernah menjabat sebagai Menteri PUPR periode 2014–2024.
Otorita IKN, lanjutnya, terus melakukan berbagai persiapan untuk memastikan operasional pemerintahan di ibu kota baru dapat berjalan optimal, termasuk penyediaan fasilitas bagi pimpinan negara dan jajarannya.
Isu rencana berkantornya Gibran di IKN juga mengemuka dalam rapat bersama DPR. Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sempat menanyakan langsung kabar tersebut kepada Basuki.
“Tadi ada isu katanya Wapres mau berkantor ada kabar enggak?” tanya Rifqi ke Basuki.
”Saya kira iya karena sudah ada menugaskan 50 staf ke sana untuk persiapann-persiapannya. Mudah-mudahan akan segera,” jawab Basuki.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Deddy Sitorus mendorong agar Wakil Presiden dan para menteri segera mulai berkantor di IKN. Menurutnya, hal ini penting agar fasilitas yang telah dibangun tidak terbengkalai.
Dia juga mengusulkan agar kementerian mulai menempatkan pejabatnya secara bergiliran di IKN.
“Atau Wakil Presiden, kata teman saya dari Gerindra. Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Jangan keenakan di Jakarta,” tandas Deddy.
Rencana pemindahan aktivitas kerja ke IKN dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat fungsi ibu kota baru, sekaligus memastikan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun secara optimal.
