Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan penggunaan verifikasi biometrik dalam pembelian elpiji 3 kg agar subsidi lebih tepat sasaran.
“Yang diperlukan justru adalah subsidi Elpiji 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted,” ujar Said di Gedung DPR RI, Senin (6/4/2026).
Ia menilai, data pemerintah saja tidak cukup dan perlu verifikasi berlapis.
“Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tetapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik (sarankan) dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung elpiji 3 kg,” kata dia.
Menurut perhitungan Banggar, penerima subsidi layak diperkirakan lebih kecil dari pagu saat ini.
“Karena hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, elpiji 3 kilo tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6 yang ada di pagu,” tutur Said.
Said juga menolak wacana pengurangan subsidi BBM.
“Kalau subsidi BBM dikurangi kami enggak setuju,” tegas Said.
Ia menyarankan penyesuaian dilakukan pada BBM non-subsidi dengan memperhitungkan inflasi.
“Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar dengan harga keekonomian, itu lebih make sense. Itu pun harus dihitung dampak inflatoirnya, inflasinya, karena begitu sekali naikkan kemana-mana.
Jadi kita lagi berhitung betul. Kasih kesempatanlah. Jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh, enggak,” pungkasnya.
Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan pengurangan subsidi energi untuk menekan defisit dan utang.
“Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga,” kata Jusuf Kalla.
Ia menilai subsidi yang terus meningkat akan membebani negara.
“Dia akan (menciptakan) jalan macet jalan karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah, kalau meningkat terus maka utang naik terus. Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan. Iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus tetapi utang akan menumpuk, dengan subsidi yang besar,” ucap JK.
JK juga menilai WFH tidak efektif menekan konsumsi BBM.
“Anda tinggal di rumah 3 hari. Kalau Anda tinggal di rumah 3 hari kan bosan juga. Mau keluar lagi kan? Kalau keluar lagi pakai mobil lagi atau motor, ya sama saja sebenarnya,” beber JK.
“Kalau (harga) naik, itu yang motor pasti kurang, pasti tinggal di rumah, pasti mungkin naik kendaraan umum macam-macam. Itu lebih efektif dibanding tadi itu harus semua tinggal di rumah, Tetapi dia keluar juga karena 3 hari itu long weekdays ya,” imbuh JK.
