Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti perbedaan gaya kebijakan antara Menteri Keuangan era Sri Mulyani dengan penerusnya, Purbaya Yudhi Sadewa, terutama terkait aturan kredit bagi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Ia menyebut Purbaya lebih cepat dan fleksibel dalam pengambilan keputusan, bahkan menilainya “agak koboi”.
Dalam kunjungannya ke Desa Geucee, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, Kamis (18/9/2025), Zulhas menjelaskan bahwa hingga kini masih banyak koperasi desa yang belum memperoleh pinjaman.
Pemerintah, katanya, sedang menyiapkan petunjuk teknis agar koperasi dapat segera mengajukan pinjaman hingga Rp 3 miliar per unit.
“Mungkin 1–2 hari ini juknisnya sudah jadi. Memang kemarin ruwet, aduh Indonesia ini ruwet,” ujarnya.
Zulhas mengisahkan pengalamannya saat berdiskusi dengan Menkeu Sri Mulyani.
Menurutnya, koperasi justru lebih sulit mengakses kredit dibanding pengajuan pinjaman bernilai besar, misalnya Rp 1 triliun.
Proses administrasi dianggap terlalu berbelit, karena memerlukan peraturan Menkeu hingga turunannya yang bisa memakan waktu berbulan-bulan.
“Saya kira sudah bisa terima, eh tidak bisa juga. Muter-muter. Aturannya sulit sekali,” katanya.
Berbeda dengan kondisi sekarang, ia menyebut Purbaya lebih pragmatis dalam memutuskan.
“Dengan Menkeu yang baru ini agak koboi. Saya rapat 2 jam selesai. Tinggal kita tunggu janjinya 2 hari. Hari ini Kamis, Senin depan mudah-mudahan sudah muncul duitnya Rp 3 miliar per Kopdes. Tapi harus bikin gudang 400 meter untuk menampung hasil panen petani,” jelasnya.
Ia menekankan, keberadaan gudang ini penting agar hasil pertanian tidak langsung dijual saat harga rendah, sehingga petani bisa menunggu waktu panen dengan harga lebih baik.
“Penyakitnya dari dulu kan nanam mahal, panen murah. Itu nggak boleh lagi,” pungkas Ketua Umum PAN tersebut.
