MELIHAT INDONESIA, BANDUNG – Ribuan ijazah siswa SMA di Jawa Barat masih tertahan di sekolah swasta akibat tunggakan SPP. Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa jumlah ijazah yang belum diserahkan mencapai 320.000 lembar, dengan beberapa di antaranya telah tertahan hingga tujuh tahun.
“Jika kita rata-ratakan setiap siswa memiliki tunggakan SPP sebesar dua juta rupiah, maka total akumulasi tunggakan ini mencapai Rp 640 miliar,” ujar Dedi dalam wawancara dengan media Minggu (2/2/2024).
Kondisi ini memicu pertanyaan besar, mengingat Pemprov Jabar telah mengalokasikan dana sebesar Rp 600 miliar setiap tahun untuk membantu operasional SMA swasta.
“Saya heran, bantuan dari Pemprov Jabar itu untuk SMA swasta per tahun mencapai Rp 600 miliar, tetapi ijazah siswa yang menunggak SPP masih ditahan. Jadi, bantuan ini sebenarnya digunakan untuk apa?” ujar Dedi.
Melihat situasi tersebut, Dedi menegaskan bahwa sekolah tidak memiliki alasan untuk terus menahan ijazah siswa. Ia berencana menerapkan kebijakan tegas guna memastikan hak para siswa tetap terlindungi.
“Kami akan membuat perjanjian dengan sekolah swasta. Jika masih ada ijazah yang ditahan, maka bantuan Rp 600 miliar per tahun akan dihentikan dan dialihkan menjadi beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu,” tegasnya.
Langkah ini juga akan diikuti dengan audit terhadap penggunaan dana bantuan sekolah swasta, demi memastikan transparansi dan mencegah penyalahgunaan anggaran.
Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 3597/PK.03.04.04/SEKRE yang menegaskan bahwa seluruh sekolah wajib menyerahkan ijazah kepada lulusannya tanpa syarat apapun.
Surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala Disdik Jabar, Wahyu Mijaya, pada 23 Januari 2025 ini memberikan tenggat waktu hingga 3 Februari 2025 bagi sekolah untuk menyelesaikan distribusi ijazah.
Pelaksana harian (Plh) Kepala Disdik Jabar, Deden Saepul Hidayat, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jabar terpilih.
“Ini merupakan atensi langsung dari Gubernur Jabar terpilih agar tidak ada lagi siswa yang kesulitan mengakses ijazahnya. Kami mengingatkan kembali kepada seluruh sekolah di 27 kabupaten dan kota agar segera menyerahkan ijazah kepada yang berhak menerimanya,” ujar Deden pada Selasa (28/1/2025).
Permasalahan ijazah tertahan di sekolah swasta memang bukan fenomena baru. Sebelumnya, kasus serupa terjadi di beberapa daerah, termasuk di Sukabumi, di mana total tunggakan SPP siswa SMK swasta mencapai hampir Rp 29 miliar.
Dinas Pendidikan setempat pun telah berupaya mencari solusi, termasuk dengan menyusun skema bantuan dari pemerintah guna meringankan beban orang tua siswa yang mengalami kesulitan ekonomi.
Namun, langkah yang akan ditempuh Dedi Mulyadi sebagai gubernur terpilih menandakan pendekatan yang lebih tegas dalam menyelesaikan masalah ini. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara dan tidak boleh dihambat oleh alasan administrasi.
“Jangan sampai ada siswa yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan hanya karena ijazahnya ditahan oleh sekolah. Ini harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Ke depan, Dedi juga berencana untuk mereformasi sistem bantuan pendidikan di Jawa Barat agar lebih berorientasi kepada siswa, bukan hanya kepada lembaga pendidikan.
“Dana pendidikan seharusnya langsung menyasar kebutuhan siswa yang kurang mampu. Jika dana dialihkan menjadi beasiswa, maka manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh mereka yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan ijazah tertahan dan memastikan bahwa seluruh siswa di Jawa Barat dapat mengakses hak pendidikan mereka secara penuh.
Masyarakat pun menanti implementasi kebijakan ini dan berharap agar janji tersebut benar-benar direalisasikan demi masa depan generasi muda di Jawa Barat. (**)
