MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Jakarta kerap menjadi tujuan utama para perantau yang ingin mengubah nasib setelah momen Lebaran. Namun, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengingatkan agar masyarakat tidak tergesa-gesa membawa sanak saudara ke Jakarta tanpa persiapan yang matang.
Menurutnya, daya tarik ibu kota sering kali menipu. Banyak yang hanya melihat gemerlapnya tanpa mempertimbangkan tantangan hidup yang ada di dalamnya. “Berharap siapapun yang diajak ikut bergabung ke Jakarta benar-benar menyiapkan diri, jangan indah Jakarta, tapi tidak bisa lebih inovatif. Jangan sampai indah Jakarta, menjadi beban Jakarta, tetapi menjadi solusi ekonomi kita semua,” ujar Cak Imin, Selasa (1/4/2025).
Fenomena urbanisasi usai Lebaran bukanlah hal baru. Setiap tahun, ribuan orang kembali ke Jakarta dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun, tanpa keterampilan yang memadai, mereka justru berisiko menambah beban kota, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.
Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, termasuk dengan memberikan bantuan yang dapat membantu perekonomian keluarga. “Stimulus sudah terus dikeluarkan, bantuan-bantuan langsung kita percepat termasuk berbagai skenario yang sudah disiapkan,” katanya.
Pernyataan Cak Imin ini merespons data yang menunjukkan penurunan jumlah pemudik pada tahun ini. Menurutnya, kondisi ekonomi global yang sedang melemah menjadi salah satu penyebabnya. “Yang penting kita bahu membahu menyadari beratnya tantangan. Terutama akibat global, khususnya akibat kebijakan Amerika Serikat yang berdampak pada ekonomi kita,” jelasnya.
Di sisi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan melarang kedatangan para pendatang yang ingin mencari nafkah di ibu kota. “Jakarta selalu menghadapi tantangan ini setiap tahun. PHK di beberapa daerah mendorong banyak orang untuk mencari pekerjaan di Jakarta, dan kami pasti mempersiapkan diri,” ujarnya.
Pramono memastikan bahwa tidak akan ada operasi yustisi untuk merazia identitas kependudukan para pendatang. Namun, ia menegaskan pentingnya memiliki dokumen resmi sebagai syarat utama untuk bisa bertahan di Jakarta.
“Saya dan Bang Dul sudah berdiskusi. Kita tidak melakukan operasi yustisi, tetapi pendekatan yang lebih manusiawi. Siapapun yang datang ke Jakarta harus memiliki identitas resmi,” kata Pramono.
Dengan kepemilikan identitas yang jelas, pendatang akan lebih mudah mengakses peluang kerja dan fasilitas lainnya di Jakarta. “Kalau dia mau mencari kerja di Jakarta, silakan. Tapi dia harus mau ikut pelatihan dan yang paling penting, punya identitas,” tegasnya.
Jakarta sebagai pusat ekonomi memang menjadi magnet bagi pencari kerja. Namun, tanpa keterampilan dan dokumen resmi, mereka justru berisiko kesulitan bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat.
Pramono mengakui bahwa Jakarta tidak bisa menutup diri dari para perantau. Ia bahkan menyebut bahwa sebagian besar penduduk Jakarta dulunya juga merupakan pendatang yang ingin memperbaiki nasibnya.
“Jakarta terbuka bagi siapapun. Kami tidak akan menyelenggarakan operasi yustisi,” katanya saat melepas ribuan pemudik dalam program mudik gratis Pemprov DKI, Kamis (27/3/2025).
Namun, ia tetap mengingatkan bahwa kebijakan ini bukan berarti Jakarta bebas untuk didatangi tanpa aturan. “Kami meminta dan memohon dengan hormat, siapapun yang akan kembali ke Jakarta setelah mudik, terutama pendatang, harus memiliki dokumen kependudukan yang jelas,” tuturnya.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua warga yang tinggal di Jakarta dapat mengakses layanan publik secara legal dan tertib.
Pramono menegaskan bahwa Jakarta bukan hanya kota bagi mereka yang sudah mapan, tetapi juga tempat bagi mereka yang ingin berjuang memperbaiki kehidupan. “Kami memahami bahwa setiap orang punya mimpi untuk meningkatkan taraf hidupnya,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa bertahan di Jakarta bukan perkara mudah. Kota ini membutuhkan sumber daya manusia yang siap bersaing dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri.
Operasi yustisi yang selama ini menjadi momok bagi para pendatang tidak akan diberlakukan, tetapi pemerintah tetap akan melakukan pendataan agar sistem administrasi kependudukan berjalan dengan baik.
“Kami tidak akan membatasi hak siapapun untuk datang ke Jakarta. Tapi sebagai kota inklusif, kami juga perlu memastikan bahwa mereka yang datang bisa hidup dengan baik di sini,” ujarnya.
Jakarta tetap membuka pintu bagi para pencari kerja, tetapi tantangan ke depan semakin berat. Tanpa keterampilan yang memadai dan identitas yang jelas, peluang untuk bertahan di ibu kota akan semakin kecil.
Pemerintah berharap masyarakat lebih realistis dalam memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Bekal keterampilan dan kesiapan mental menjadi kunci utama agar tidak justru menjadi beban bagi diri sendiri maupun kota ini. (**)
