MELIHAT INDONESIA, JAKARTA – Wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membawa seribu pengungsi Gaza ke Indonesia memicu gelombang kritik dari berbagai pihak, termasuk dari Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas. Ia tak sekadar mempertanyakan, namun juga memperingatkan bahwa langkah tersebut bisa menjadi bagian dari rencana besar untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah airnya.
“Kalau benar niat ini dijalankan, Indonesia bisa saja dicatat dalam sejarah sebagai bagian dari skenario pengosongan Gaza. Dan itu bukan langkah yang bisa dibenarkan secara moral maupun politik,” ujar Anwar, Rabu (9/4/2025).
Menurut Anwar, rencana semacam ini bukan hal baru. Ia mengungkap bahwa gagasan mengeluarkan rakyat Palestina dari Gaza sudah sejak lama digagas oleh kekuatan besar dunia, terutama Israel dan Amerika Serikat. Bahkan Presiden AS terdahulu, Donald Trump, sempat mengusulkan solusi damai dengan pendekatan relokasi warga Palestina—yang oleh banyak pihak dianggap sebagai bentuk modern dari penjajahan.
“Jangan terkecoh dengan narasi damai. Penjajahan zaman sekarang tidak selalu lewat senjata, kadang lewat diplomasi, bantuan, bahkan simpati,” katanya.
Anwar menegaskan bahwa membawa rakyat Gaza ke Indonesia bukanlah solusi. Justru itu membuka jalan bagi Israel untuk mengklaim wilayah kosong tersebut sebagai milik mereka, tanpa harus menghadapi perlawanan dari rakyat Palestina.
Sebagai bangsa yang sudah puluhan tahun menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, Indonesia dinilai harus tetap teguh dan tidak tergelincir dalam manuver geopolitik yang licik. MUI meminta agar segala bentuk bantuan terhadap rakyat Gaza, baik medis maupun kemanusiaan, dilakukan langsung di wilayah mereka—bukan dengan memindahkan mereka ke negara lain.
“Gaza bukan tanah kosong. Itu rumah mereka. Kalau kita bantu, bantu mereka bertahan, bukan berpindah,” ucap Anwar.
Dalam pernyataan akhirnya, Anwar mengingatkan bahwa bangsa Indonesia punya sejarah panjang dijajah, dan seharusnya bisa lebih peka terhadap segala bentuk penjajahan terselubung. Ia berharap pemerintah tidak terjebak dalam narasi indah yang bisa menjebak bangsa ini dalam skema penjajahan baru. (**)
