Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyikapi dengan serius gelombang demonstrasi yang dilakukan sopir truk menanggapi kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL).
Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Semarang, Jumat (20/6/2025), Luthfi menyatakan akan segera mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Polda Jawa Tengah guna mencari solusi terbaik.
“ODOL ini kan tidak berbicara terkait nilai ekonomi semata. Dampak sosialnya juga yang harus kita pikirkan,” tegas Luthfi.
Gubernur Luthfi menambahkan, langkah koordinasi dengan Polda Jateng akan segera dilakukan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang efektif dan humanis. Salah satu fokusnya adalah memastikan bahwa sosialisasi kebijakan Zero ODOL dapat merata dan dipahami dengan baik oleh seluruh pelaku angkutan di wilayah Jawa Tengah.
“Nanti saya akan koordinasi dengan Polda, apa saja yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Kebijakan Zero ODOL sendiri telah resmi diberlakukan oleh Korlantas Polri sejak 1 Juni 2025, dengan mekanisme penindakan yang dimulai dari tahap sosialisasi, pemberian peringatan, hingga penegakan hukum secara bertahap. Pendekatan yang diterapkan menyasar seluruh pihak terkait, mulai dari pengemudi, pemilik armada, hingga pengusaha jasa angkutan, dengan tujuan utama meningkatkan keselamatan lalu lintas dan meminimalisasi kerusakan infrastruktur jalan akibat kendaraan yang melebihi batas standar.
Namun, penerapan kebijakan ini memicu reaksi keras dari sejumlah sopir truk di Jawa Tengah. Demonstrasi terjadi di beberapa daerah seperti Pati, Karanganyar, dan Salatiga, di mana para sopir mengeluhkan ketidakmerataan penerapan aturan dan meminta kemudahan dalam pelaksanaan uji emisi oleh Dinas Perhubungan setempat.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Luthfi menegaskan pemerintah daerah akan terus berupaya menampung aspirasi tersebut secara konstruktif dan berkomitmen menghadirkan solusi yang menguntungkan semua pihak.
