Pengangguran menjadi topik hangat yang kini sedang diperbincangkan publik. Banyak fenomena terbaru menampilkan panjangnya antrian pelamar kerja di evenT job fair maupun tempat kerja yang sednag membuka lowongan pekerjaan. Hal tersebut membentuk asumsi publik akan banyaknya pengangguran tidak seimbang dengan jumlah pengangguran yang meningkat karena PHK terus terjadi di berbagai tempat.
Namun hal tersebut kembali disinggung Presiden Prabowo Subianto dalam acara Penutupan Kongres PSI 2025 di Solo, Minggu (20/7), dimana jumlah pengangguran di negara kita berkurang.
Sebagai klarifikasi terhadap sanggahan publik terkait sikon tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut tingkat pengangguran di Indonesia menurun. Ia menjelaskan bahwa pernyataan tersebut merujuk pada data Satuan Kerja Nasional (Sakernas) per Februari 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam data tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memang menurun dari 4,82% pada Februari 2024 menjadi 4,76% pada Februari 2025, mencerminkan perbaikan secara persentase.
Namun, jika dilihat dari jumlah absolut, pengangguran justru meningkat dari 7 juta menjadi 7,28 juta orang—naik sekitar 83 ribu jiwa. Kenaikan ini terjadi seiring pertumbuhan angkatan kerja nasional yang melonjak dari 149 juta menjadi 153 juta orang.
Artinya, meski secara proporsional TPT menurun, peningkatan jumlah penduduk usia produktif membuat angka pengangguran tetap bertambah secara nominal.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, tidak semua tambahan angkatan kerja terserap pasar, meskipun ada pertumbuhan lapangan kerja sebesar 3,59 juta. Sisanya menyumbang pada kenaikan jumlah pengangguran sebesar 1,11%.
Hal ini mencerminkan tantangan struktural di pasar tenaga kerja Indonesia: pertumbuhan lapangan kerja belum sebanding dengan lonjakan angkatan kerja.
Data ini menjadi pengingat bahwa penurunan persentase pengangguran tidak selalu berarti berkurangnya jumlah pengangguran secara keseluruhan. Pemerintah pun dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja berkualitas dan menyerap tenaga kerja baru secara efektif.
Adapun data terbaru tentang kondisi ketenagakerjaan nasional akan dirilis pada Agustus 2025 dan akan menjadi acuan terkini untuk menilai arah kebijakan dan efektivitas program ketenagakerjaan.
