Belum lama menjabat, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi langsung bergerak cepat mengubah wajah birokrasi di wilayahnya. Mantan Kapolda Jateng ini tanpa ragu membongkar budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini dianggap lamban dan sekadar menjalankan rutinitas tanpa inovasi.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan II 2025, Luthfi menyampaikan lima gebrakan tajam yang menjadi sinyal kuat bagi perubahan besar dalam birokrasi Jawa Tengah.
Salah satu fokus utama adalah penghapusan budaya titipan dan keberpihakan kepada “orang dekat gubernur”.
Luthfi menegaskan, “Saya sudah tekankan, tidak boleh di dinas kita itu ada istilah ‘iku wonge gubernur, orang dekat gubernur’, nggak ada, begitu nyebut nama saya, coret! dan harus profesional.” Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa era kronisme dan nepotisme harus diakhiri, digantikan sistem merit yang adil.
Tak hanya itu, Luthfi juga mengkritik paradigma lama birokrasi yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran tanpa memikirkan dampak riil untuk masyarakat.
“Tidak cukup hanya bicara pagu. Perlu terobosan kreatif dari masing-masing OPD. Evaluasi hari ini sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah orientasi hasil,” ujarnya.
Gubernur yang dikenal tegas ini juga mengharamkan kerja rutin tanpa inovasi.
“Kita tidak akan punya hasil maksimal kalau hanya mengandalkan rutinitas,” katanya, mengajak seluruh OPD untuk berani berinovasi dan keluar dari zona nyaman.
Ia pun menegaskan pentingnya mengganti kebiasaan lama dengan prinsip “Biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa.”
“Sebagai kepala dinas harus bertanggung jawab pada dinas yang dipimpin. Jangan ada kerja-kerja sumbatan. Jangan biasakan yang biasa, biasakan yang benar. Biasanya itu belum tentu benar,” pesan Luthfi.
Untuk memastikan reformasi berjalan konsisten, Gubernur juga mewajibkan evaluasi kinerja ketat setiap tiga bulan. Sistem merit menjadi dasar penilaian tanpa pandang bulu.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mendukung penuh langkah tersebut, mengajak para ASN untuk saling berkoordinasi demi peningkatan kinerja.
“Saling koordinasi. Ini sudah sering saya lakukan, nggak usah sungkan. Saya tekankan ini,” katanya.
Dengan gebrakan ini, Jawa Tengah menatap masa depan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata untuk masyarakat.
