Menjelang penutupan tahun 2025, Partai Golkar tengah dilanda turbulensi politik.
Wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Bahlil Lahadalia semakin mencuat ke permukaan, diperkuat oleh gelombang ketidakpuasan internal dan sinyal restu dari lingkar kekuasaan.
Sumber internal menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan Bahlil dinilai tidak mampu menyesuaikan diri dengan transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Beberapa elite partai bahkan menilai Bahlil terlalu loyal pada Jokowi, yang kini tak lagi menjadi episentrum kekuatan politik nasional.
Hal ini dianggap menjadi beban elektoral bagi Golkar yang harus segera merumuskan ulang posisi politiknya dalam pemerintahan baru.
Tak hanya soal orientasi politik, Bahlil juga dikritik karena dianggap gagal membangun konsolidasi internal partai.
Perannya yang lebih menonjol sebagai Menteri Investasi dibanding Ketua Umum partai memunculkan ketimpangan perhatian.
Ditambah lagi, beberapa kebijakan kontroversial seperti larangan pengecer menjual LPG 3 kg serta skandal tambang di Papua Barat semakin menggerus kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya.
Di tengah gejolak itu, nama Nusron Wahid mulai mencuat sebagai figur alternatif.
Ia disebut-sebut telah dipanggil ke Hambalang, markas politik Presiden Prabowo, sebagai bagian dari persiapan strategis menuju Munaslub.
Posisi Nusron sebagai Menteri ATR/BPN dinilai membuatnya punya akses politik yang lebih relevan dalam menyelaraskan arah Golkar dengan kekuasaan baru.
Informasi dari kalangan internal menyebut Munaslub sedang dipersiapkan digelar sebelum pergantian tahun.
Beberapa pengurus daerah disebut telah bersiap melakukan konsolidasi dukungan, menandakan bahwa tekanan perubahan tak lagi bisa dibendung.
Meski DPP Golkar belum memberikan konfirmasi resmi, aroma pergantian pucuk pimpinan kini semakin kuat menyelimuti pohon beringin.
