Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan akan memimpin langsung proses reformasi di parlemen agar lembaga ini bisa lebih maksimal menjalankan fungsi wakil rakyat.
Ia menyatakan DPR akan melakukan transformasi kelembagaan dengan orientasi pada aspirasi publik.
Pernyataan ini disampaikan Puan usai rapat pimpinan DPR bersama para ketua fraksi pada Kamis (4/9/2025).
Dalam rapat itu, para pimpinan fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan anggota dewan yang berlaku sejak Oktober 2025 serta memberlakukan moratorium kunjungan kerja.
Menurut Puan, langkah ini bagian dari komitmen DPR untuk lebih terbuka dan responsif terhadap tuntutan masyarakat.
Ia menegaskan aspirasi rakyat yang disuarakan dalam berbagai aksi demonstrasi akan dijadikan masukan penting bagi perbaikan lembaga.
Kesepakatan bersama tersebut juga merupakan tindak lanjut dari rapat evaluasi yang diminta pimpinan DPR menyusul 17+8 tuntutan rakyat pasca demo 25-31 Agustus lalu.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa evaluasi ini akan mencakup seluruh aspek, mulai dari tunjangan hingga keterbukaan kegiatan legislasi.
Menurutnya, DPR harus menunjukkan langkah nyata dalam merespons kritik publik dengan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel.
