Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menolak permintaan tambahan kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk SPBU swasta seperti Shell dan BP-AKR yang stoknya dilaporkan habis dalam beberapa pekan terakhir.
Ia menegaskan, pemerintah sudah memberi tambahan 10 persen dari kuota awal tahun ini, sehingga izin impor baru tidak akan diberikan.
“Di 2025, mereka sudah dapat 1 juta plus 10 persen, jadi total 1,1 juta. Itu sudah dibagikan. Kalau mau lebih, ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi silakan berkolaborasi dengan Pertamina,” ujar Bahlil usai pelantikan pejabat eselon I di Jakarta, Rabu (17/9).
Menurutnya, menutupi kekurangan stok dengan membeli dari Pertamina adalah pilihan logis karena perusahaan tersebut mewakili negara.
Sebaliknya, membuka keran impor tambahan justru akan menekan neraca dagang Indonesia.
“Kenapa Pertamina? Karena Pertamina itu representasi negara. Kalau kita tambah impor, yang rugi negara,” tegasnya.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat dengan Pertamina dan SPBU swasta untuk menyinkronkan data kebutuhan.
Pertamina Patra Niaga bahkan disiapkan untuk menyalurkan kuota lebih guna menutup kekurangan Shell maupun BP-AKR.
“Hari ini insya Allah kami akan kirim surat ke Pertamina Patra Niaga untuk menindaklanjuti rapat. Jadi kelebihan Pertamina bisa diimplementasikan,” kata Laode.
Namun, ia menambahkan bahwa hingga saat ini SPBU swasta belum mengajukan permintaan resmi tambahan kuota ke ESDM maupun Pertamina, karena masih dalam tahap analisis internal.
“Belum ada pengajuan. Mereka masih analisis dulu,” jelasnya.
