Polemik tentang kereta cepat Whoosh masih menyisakan buntut panjang. Diantaranya kritik yang datang dari berbagai kalangan.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah menegaskan bahwa proyek kereta cepat Whoosh bukanlah bentuk kerugian, melainkan investasi sosial yang memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan transportasi massal seperti Whoosh harus dilihat dari nilai sosial dan efisiensi yang dihasilkan, bukan hanya dari sisi keuntungan finansial.
“Transportasi massal itu tidak diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan efisiensi waktu,” ujar Jokowi.
Ia menambahkan, kemacetan di Jakarta dan Bandung menyebabkan kerugian negara hingga lebih dari Rp100 triliun per tahun, sehingga proyek Whoosh menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang.
Namun, pernyataan Jokowi ini menuai tanggapan dari Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron. Ia tidak mempermasalahkan pandangan Jokowi, tetapi menyoroti persoalan kerugian finansial Whoosh yang kini terjadi.
“Itu fine, tapi kondisi sekarang Whoosh rugi. Nah, siapa yang akan menalangi kerugian itu?” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (31/10/2025).
Herman menilai, jika proyek Whoosh dianggap sebagai investasi sosial dan proyek strategis nasional, maka logis jika negara menanggung kerugiannya melalui APBN.
Namun ia mengingatkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menyatakan bahwa APBN tidak akan menutup kerugian Whoosh.
Anggota Komisi VI DPR itu pun menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia untuk meminta penjelasan terkait langkah strategis ke depan.
“Kami akan minta informasi agar proyek ini tidak terus merugi, karena kalau dibiarkan, ruginya bisa berkepanjangan,” pungkasnya.
Dengan demikian, perdebatan antara efisiensi sosial dan beban fiskal negara kembali mengemuka. Pemerintah kini ditantang untuk memastikan agar proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat tanpa menambah beban keuangan negara.
