Komitmen menjaga mutu pelayanan dasar kembali ditegaskan Hanindhito Himawan Pramana di awal periode keduanya memimpin Kabupaten Kediri. Di tengah kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah (TKD) hingga ratusan miliar rupiah, Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan penyesuaian anggaran agar pembangunan dan layanan publik tetap berjalan optimal.
Meski ruang fiskal semakin terbatas, sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama bupati yang dilantik pada 20 Februari 2025 tersebut. Sepanjang 2025, sejumlah capaian di dua bidang layanan dasar itu tetap direalisasikan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah.
Bagi bupati yang akrab disapa Mas Dhito, pendidikan merupakan instrumen penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kediri. Karena itu, berbagai kebijakan di sektor pendidikan terus dilanjutkan, termasuk menjaga keberlangsungan SMA Dharma Wanita Boarding School yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan telah dirintis sejak periode pertamanya.
“Pendidikan, hari ini walaupun sudah ada sekolah rakyat, saya tidak akan pernah melupakan adik-adik yang sudah masuk SMA Dharma Wanita boarding school. Jadi kabupaten kediri itu bisa dibilang punya dua sekolah rakyat,” kata Mas Dhito.
Komitmen itu juga tercermin dari alokasi anggaran beasiswa pendidikan yang mencapai Rp30 miliar sepanjang 2025, meningkat Rp4 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Meski kondisi keuangan daerah terbatas, program tersebut dipastikan tetap berlanjut pada 2026.
“Beasiswa kita tidak kurangi. Kita masih anggarkan Rp30 miliar per tahun. Kita jaga, karena ini mandatory spending, wajib daerah itu punya beasiswa untuk warganya,” terangnya.
Selain pendidikan bagi siswa, perhatian juga diberikan kepada tenaga pendidik. Hingga akhir 2025, sebanyak 2.208 guru honorer di Kabupaten Kediri telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara itu, 1.585 guru lainnya diangkat sebagai PPPK paruh waktu, termasuk 579 tenaga kependidikan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kediri menjaga kualitas pelayanan dasar, sekaligus memastikan roda pembangunan tetap bergerak meski di tengah tekanan efisiensi anggaran.
