Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam tubuh pemerintahan, mulai dari lingkungan kerja hingga tata kelola institusi. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara bersama dua jurnalis senior dan empat pengamat di kediamannya di Hambalang, Selasa (17/03/2026).
Dalam perbincangan itu, Prabowo menyoroti bahwa persoalan mendasar dalam birokrasi tidak hanya berkaitan dengan sistem, tetapi juga menyangkut budaya kerja yang telah mengakar lama. Ia menilai berbagai praktik menyimpang harus segera diberantas demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Saya lihat kita harus beresin lingkungan kita. Kita harus beresin budaya kita. Kita harus beresin governance kita. Hal-hal yang kecenderungan selalu menipu. Nyelundup. iya kan? Underinvoicing, iya kan? Semua praktik-praktik itulah,” tegas Prabowo dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (22/3/2026).
Menurutnya, pembenahan harus dilakukan secara konsisten di seluruh lini pemerintahan. Ia pun meminta seluruh pejabat untuk melakukan introspeksi dan membersihkan institusinya masing-masing.
“Makanya saya, semua kawan-kawan di semua lembaga saya tanya, You (Anda) bersihkan dirimu, atau You (Anda) nanti akan dibersihkan, dan Saya lihat beberapa menteri saya sudah kelihatan sudah mulai benar. Ada orang yang kelihatan soft, tapi ada dirjen-dirjen yang nakal-nakal, langsung dipecat,” jelas Prabowo.
Penegasan tersebut turut diperkuat dengan contoh konkret di tingkat kabinet. Prabowo menyinggung langkah yang diambil Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dalam melakukan penataan internal kementeriannya.
“Kalau Anda lihat Menteri PU saya sekarang, Pak Dody ya, orangnya kan baik, tapi ada yang mau main-main, dia praaak, dia pecat dua dirjen,” ujar Prabowo.
Langkah tersebut merujuk pada upaya bersih-bersih di lingkungan Kementerian PU, di mana dua pejabat setingkat direktur jenderal diketahui mengundurkan diri setelah melalui proses evaluasi dan pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin berat. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas di internal kementerian.
Meski demikian, Prabowo mengakui bahwa proses reformasi birokrasi tidak berjalan mudah. Ia mengungkap adanya tantangan serius, termasuk resistensi dari dalam institusi itu sendiri.
“Kita menemukan deep-state, kita menemukan ada dirjen-dirjen yang berani melawan menteri. Akhirnya kita pecatkan banyak sekali dirjen-dirjen. Ada dirjen-dirjen yang merasa untouchable. Ada lembaga-lembaga yang merasa tidak boleh diaudit. Ini pekerjaan tidak ringan,” tutur Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong reformasi birokrasi secara tegas, termasuk mengambil tindakan keras terhadap pejabat yang dinilai menghambat upaya pembenahan internal.
