Gelombang demonstrasi yang terjadi di Kalimantan Timur turut menjadi sorotan pemerintah pusat, seiring banyaknya aduan yang ditujukan kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa pihaknya kini memberikan pendampingan khusus terhadap pemerintah daerah Kalimantan Timur.
“Ya Kaltim ini Pak, Pak, Kaltim ini sedang kita, sedang kita dampingi secara khusus. Karena banyak aduan dan juga kita mencermati opini yang ada di publik begitu ya,” kata Bima Arya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengingatkan agar penggunaan anggaran daerah dilakukan secara hati-hati. Kalimantan Timur disebut sebagai salah satu daerah yang memiliki banyak catatan terkait pengelolaan APBD.
“Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi. Gitu, ya. Jadi ya Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kita sikapi,” ujarnya.
Sebagai bagian dari pengawasan, tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) diturunkan untuk memantau aktivitas pemerintahan di daerah tersebut. Selain itu, komunikasi melalui Ditjen Otonomi Daerah (Otda) juga terus dilakukan guna menekankan pentingnya efisiensi anggaran.
“Ya intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang. Dan pemimpin itu, ya kan harus yang paling, yang paling terakhir senang itu pemimpin. Yang paling terakhir enak itu pemimpin,” tutur Bima Arya.
Ia juga menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak seharusnya berorientasi pada fasilitas, melainkan pada kinerja dan hasil kerja nyata.
“Pemimpin itu bukan berorientasi pada fasilitas. Pemimpin itu pada karya dan kinerja. Ya kita berharap ada semangat itu yang di yang disadari oleh kepala daerah termasuk oleh Pak Gubernur,” imbuhnya.
Pemerintah pusat pun meminta agar Gubernur Kaltim melakukan evaluasi ulang terhadap alokasi anggaran, terutama pada program yang tidak menjadi prioritas atau tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami meminta Pak Gubernur untuk betul-betul mempertimbangkan kembali, mengkaji kembali ya. Semua kan bisa disesuaikan. Ya kalau tidak prioritas ya batalkan saja. Ya kalau tidak dirasakan oleh warga, ya di apa di, tidak usah dilanjutkan lagi, begitu,” ucapnya.
Pendampingan ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola anggaran di Kalimantan Timur.
