Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua kepala daerah aktif dalam waktu kurang dari sepekan. Mereka adalah Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Bupati Langkat Syah Afandin yang sama-sama diduga terlibat perkara suap.
Kasus yang menjerat Suhardiman memunculkan kesan deja vu di Kabupaten Kuansing. Pasalnya, ia merupakan sosok yang menggantikan Bupati Andi Putra setelah terjaring OTT KPK pada 2021. Lima tahun berselang, kursi bupati Kuansing kembali menjadi sorotan setelah penggantinya justru ditangkap dalam perkara korupsi yang juga berkaitan dengan dugaan suap.
Suhardiman Amby ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan Suhardiman diduga meminta sebuah mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada peserta seleksi jabatan.
“SA selaku Bupati Kuansing periode 2025–2030 kemudian meminta syarat mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada para pihak atau calon yang mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kuansing,” kata Achmad Taufik Husein.
Permintaan tersebut dipenuhi oleh Zulkarnain yang kemudian terpilih sebagai Sekda. KPK juga mengungkap bahwa praktik serupa diduga pernah terjadi pada 2021 saat Suhardiman masih menjabat sebagai Plt Bupati. Kala itu, Zulkarnain disebut memberikan sebuah Mitsubishi Pajero Sport agar dipercaya menduduki jabatan Kepala Dinas PUPR.
Tak lama setelah mengungkap kasus di Kuansing, KPK kembali menggelar OTT di Kabupaten Langkat. Bupati Syah Afandin diamankan dalam perkara dugaan suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan uang yang diamankan diduga berasal dari fee proyek yang berkaitan dengan dua dinas tersebut.
“Diduga uang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini berkaitan dengan fee proyek yang ada di Dinas Pendidikan ataupun di Dinas Perkim,” ujar Budi.
Sebanyak tujuh orang diamankan dalam operasi tersebut. KPK masih mendalami kemungkinan adanya penerimaan lain, termasuk dugaan gratifikasi yang melibatkan penyelenggara negara di Kabupaten Langkat.
Rentetan OTT terhadap dua bupati aktif ini kembali menunjukkan bahwa praktik korupsi di daerah masih berulang dengan pola yang hampir sama. Di Kuansing, bahkan muncul ironi karena kepala daerah yang sebelumnya hadir sebagai pengganti hasil OTT justru kembali tersandung kasus serupa.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa pergantian pejabat belum tentu diikuti perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih apabila pengawasan dan integritas tidak ikut diperkuat.
