Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah di Jawa Tengah membuat Gubernur Ahmad Luthfi angkat bicara. Setelah lima bupati di wilayahnya tersandung kasus korupsi sepanjang 2026, Luthfi mengaku prihatin sekaligus kehabisan cara untuk mencegah kejadian serupa kembali terulang.
Pernyataan itu disampaikan Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu (29/7/2026), menyusul penangkapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Secara dinas, saya sebagai Gubernur sangat prihatin sekali dan sangat menyesal sekali yang sedalam-dalamnya,” kata Luthfi.
Menurut Luthfi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai langkah pencegahan, mulai dari retret kepala daerah, sosialisasi antikorupsi, penandatanganan pakta integritas, hingga nota kesepahaman (MoU).
Namun, upaya tersebut dinilainya belum mampu menghentikan praktik korupsi.
Ia bahkan mengaku bingung mencari langkah lain yang bisa dilakukan untuk meminimalkan pelanggaran oleh para kepala daerah.
“(Upaya untuk memitigasi?) Apa meneh aku yo kira-kira sing urung iki (apa lagi yang belum dilakukan?) Sudah capek, habis selesai kita kumpulin lagi, kita kumpulin lagi, tidak bisa,” ujarnya.
Luthfi kembali mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah agar tidak terlibat dalam praktik jual-beli jabatan maupun penerimaan gratifikasi. Ia menegaskan prinsip “no titip-titip, no jasa penitipan” harus dijalankan oleh seluruh kepala daerah demi menjaga integritas pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus-kasus korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah sepanjang tahun 2026.
