JAKARTA – Sindiran keras Presiden Prabowo Subianto terhadap sejumlah pakar tak berhenti di panggung HUT ke-28 PAN. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, menilai perbedaan pandangan antara pemerintah dan pengkritik seharusnya diuji dengan data, bukan saling merendahkan.
Fajar menyoroti pidato Prabowo pada Sabtu (19/9/2026), terutama penggunaan kata pejoratif saat menyinggung pihak yang dianggapnya melontarkan kritik tanpa dasar.
“Saya melihat pernyataan Presiden Prabowo Subianto di HUT ke-28 PAN tidak boleh dibaca hanya dari satu kata yang paling keras, yaitu ‘goblok’,” kata Fajar kepada wartawan.
Menurut Fajar, gaya bahasa lisan memang bisa mendekatkan pemimpin dengan audiens, tetapi penggunaan diksi pejoratif oleh pejabat tinggi negara berisiko memengaruhi kualitas diskursus publik.
“Pemimpin publik sebaiknya menjaga martabat bahasa karena kata dari presiden membentuk iklim diskursus. Kata pejoratif mudah menjadi preseden bahwa perbedaan pendapat boleh diselesaikan dengan penghinaan status,” ujarnya.
Fajar menilai pemerintah tetap membutuhkan pakar yang berani mengkritik kebijakan. Namun, para akademisi juga harus memastikan kritik mereka didasarkan pada bukti dan tidak menjadikan kepakaran sebagai kedok agenda politik.
“Demokrasi komunikasi yang sehat bukan yang paling lantang, namun yang paling jujur, yaitu pemimpin menahan godaan merendahkan lawan wacana, intelektual menahan godaan menjual kepakaran tanpa bukti,” lanjutnya.
Ia pun mendorong seluruh pihak kembali pada prinsip evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti agar perdebatan publik tidak berhenti pada saling sindir dan merendahkan.
