Program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi sorotan setelah muncul isu pengadaan sepatu senilai Rp700 ribu per pasang dengan total anggaran Rp27 miliar.
Perbedaan harga dengan produk serupa di pasaran memicu dugaan mark-up di tengah publik.
Sorotan juga mengarah pada brand lokal Stradenine, setelah produknya disebut dalam sejumlah publikasi. Sepatu serupa diketahui dijual sekitar Rp179 ribu, sehingga muncul selisih harga yang cukup besar.
Menanggapi hal itu, Stradenine memberikan klarifikasi melalui akun Instagram resminya.
“Kami perlu meluruskan: Foto yang beredar memang salah satu artikel kami, dengan harga Rp 179.900.” buka pihak Stradenine.
Stradenine menegaskan tidak terlibat dalam pengadaan sepatu program tersebut.
“Stradenine tidak pernah terlibat, mengetahui, atau menerima pesanan secara langsung dalam pengadaan sepatu yang sedang diberitakan,” tulis akun resmi brand sepatu asal Surabaya tersebut.
Mereka juga memastikan seluruh produknya dijual dengan harga terjangkau.
“Stradenine memiliki visi untuk menjadi brand lokal Surabaya yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Sudah lebih dari 1 juta pasang sepatu kami melangkah di seluruh Indonesia.” ungkap pihak Stradenine.
“Semua sepatu Stradenine dapat dimiliki dengan harga dari Rp100.000-an sampai dengan Rp300.000-an per pasang.” tegas Stradenine.
Kontroversi ini bermula dari dokumen perencanaan pengadaan sepatu Sekolah Rakyat 2026 yang viral di media sosial. Program tersebut menargetkan sekitar 39.345 pasang sepatu untuk siswa kurang mampu.
Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut angka Rp700 ribu hanya pagu awal, bukan harga final.
“Untuk harga, tentu itu nanti kan alokasinya. Nanti ada proses lelang dan lain sebagainya, bisa jadi harganya lebih murah dari alokasi yang ada,” jelas Gus Ipul dalam rekaman video yang diunggah Kemensos pada Kamis (30/4/2026).
Ia juga menegaskan tidak akan mentolerir penyimpangan anggaran.
“Jika ada pelanggaran, saya sendiri tidak segan-segan akan melaporkan ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
Gus Ipul turut mengajak masyarakat mengawasi proses pengadaan agar tetap transparan.
“Jangan melakukan penyimpangan, jangan mau diintervensi oleh siapa pun. Soal harga detailnya nanti bisa dikawal bersama-sama,” imbuhnya.
“Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen untuk tidak akan ikut-ikut dalam proses pengadaan. Lakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang ada,” pungkas Gus Ipul.
Polemik ini menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan publik dalam setiap penggunaan anggaran negara.
