Bank Dunia menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja yang solid pada awal 2026 dengan pertumbuhan mencapai 5,6 persen secara tahunan pada kuartal I.
Namun, lembaga tersebut mengingatkan bahwa kemampuan fiskal pemerintah semakin tertekan akibat tingginya belanja negara, meningkatnya subsidi energi, dan rendahnya penerimaan pajak.
Dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Juni 2026 bertajuk Managing Risks, Unlocking Productivity, Bank Dunia menyebut Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong reformasi yang mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing.
“Indonesia menghadapi lingkungan eksternal yang lebih menantang, ruang fiskal yang lebih sempit, dan kendala yang terus-menerus terhadap kualitas pekerjaan,” tulis Bank Dunia.
Pertumbuhan ekonomi pada awal tahun terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.
Peningkatan belanja pemerintah didorong oleh percepatan penyaluran tunjangan hari raya ASN serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski demikian, Bank Dunia mengingatkan ketergantungan pada belanja pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi memiliki risiko.
“Namun, mengandalkan konsumsi publik sebagai bantalan pertumbuhan jangka pendek mengandung risiko, mengingat ruang fiskal yang terbatas dan meningkatnya biaya subsidi di tengah aturan fiskal yang berlaku,” ujar Bank Dunia.
Tekanan terhadap ruang fiskal juga terlihat dari rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 9,3 persen pada 2025, terendah dalam sejarah Indonesia. Di sisi lain, defisit fiskal pada awal 2025 telah mencapai 2,9 persen terhadap PDB atau mendekati batas maksimal yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, subsidi energi kembali menjadi sorotan setelah lonjakan harga minyak dunia meningkatkan beban anggaran negara. Bank Dunia mencatat sebagian besar manfaat subsidi BBM justru dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, sehingga reformasi subsidi dinilai penting untuk memperluas ruang fiskal.
Lembaga itu mengusulkan penyesuaian harga BBM secara bertahap, pemberian bantuan langsung kepada kelompok rentan, serta pengalihan anggaran subsidi ke program perlindungan sosial dan investasi publik.
“Penghematan fiskal dari pendekatan ini akan meningkat seiring waktu, diperkirakan sebesar 1,3 persen dari PDB selama dua tahun pertama, dan meningkat menjadi 2,1 persen setelah harga sepenuhnya menyesuaikan diri,” kata Bank Dunia.
